Rabu, 18 November 2026 WIB
EKONOMI

OJK: 2027 Ada 38 Asuransi Syariah, 20 Perusahaan Baru

deretan dokumen polis asuransi syariah di meja kantor
OJK memastikan 20 perusahaan asuransi syariah baru beroperasi pada 2027

NUSA DUA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia melonjak pada 2027. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut akan ada 20 perusahaan asuransi syariah baru di awal tahun itu.

Dengan tambahan tersebut, total perusahaan asuransi syariah di Tanah Air menjadi 38 perusahaan. Angka itu naik dari 18 perusahaan yang beroperasi saat ini.

“Sehingga pada 2027 akan ada total 38 perusahaan asuransi full-fledged syariah,” ujar Ogi dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK dengan Wartawan Media Massa di Nusa Dua, Bali, Kamis (17/11/2026).

Lonjakan itu bukan muncul tiba-tiba. OJK sedang menuntaskan kebijakan spin off, yaitu pemisahan unit usaha syariah dari perusahaan induknya agar berdiri sebagai perusahaan mandiri.

Aturan spin off dan tenggat akhir 2026

Dasar pemisahan itu adalah Peraturan OJK nomor 11 tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Aturan ini memberi dua jalur bagi perusahaan.

Jalur pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah. Langkah itu diikuti pengalihan portofolio kepesertaan.

Jalur kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang sudah memperoleh izin usaha.

Batas waktunya jelas: paling lambat 31 Desember 2026. Perusahaan yang tidak patuh akan kena sanksi, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin atau penurunan tingkat kesehatan.

OJK juga menutup pintu bagi model lama. “Kita tidak lagi mengizinkan unit usaha syariah,” tegas Ogi.

Artinya, setelah 2026 tidak ada lagi perusahaan asuransi konvensional yang menjalankan lini syariah lewat unit terpisah di bawah induknya. Semua harus berbadan hukum sendiri.

Kenapa pemisahan ini penting

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya OJK memperbaiki sekaligus memperkuat fondasi industri asuransi syariah nasional. Selama ini banyak unit syariah menumpang pada induk konvensional, sehingga skala usaha, tata kelola, dan modalnya terbatas.

Dengan menjadi perusahaan mandiri, tiap entitas syariah dituntut punya modal sendiri, pengawasan risiko sendiri, dan laporan keuangan yang terpisah. OJK menilai struktur itu membuat industri lebih tahan menghadapi guncangan.

Halaman:12Semua Halaman

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair