JAKARTA — Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Undang-Undang Penyadapan. Dedy menyampaikan sikap itu dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dukungan itu datang dengan satu syarat penting: penyadapan harus diatur ketat agar tidak disalahgunakan. Menurut Dedy, aturan hukum akan memberi kepastian bagi aparat yang bertugas sekaligus melindungi masyarakat.
“Izin kami menyampaikan sejak awal sikap dari Baintelkam Polri mendukung pembentukan Undang-Undang Penyadapan,” kata Dedy dalam rapat tersebut.
Rapat ini digelar saat perhatian publik kembali tersedot ke isu dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara oleh oknum aparat penegak hukum. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut persoalan itu sebagai dinamika dalam sistem penyadapan yang dijalankan institusi berwenang.
Dua kepentingan di balik penyadapan
Dedy menjelaskan, penyadapan di lingkungan Polri menyangkut dua kepentingan: penegakan hukum dan intelijen keamanan. Untuk intelijen, penyadapan dibutuhkan guna menunjang deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selama ini, kata Dedy, Intelkam mengumpulkan bahan keterangan lewat Human Intelligence (sumber manusia) dan Open Source Intelligence (sumber terbuka). Dua metode itu dinilai tak lagi memadai.
“Dengan perkembangan saat ini, geopolitik dan global teknologi berkembang pesat dan sudah sangat melompat-lompat, termasuk dengan komunikasi digital,” ujarnya.
Dedy menyebut Human Intelligence kini tidak lagi mencukupi. Karena itu, pemanfaatan teknologi intelijen, khususnya penyadapan, menjadi kebutuhan penting bagi Baintelkam dalam menjalankan tugasnya.
Tugas Intelkam sendiri adalah mencegah potensi gangguan agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Caranya: mengumpulkan bahan keterangan dari sasaran yang menjadi sumber ancaman, mengolahnya menjadi produk intelijen, lalu menyampaikannya ke pimpinan Polri sebagai dasar pengambilan keputusan.
Mekanisme pengawasan yang diminta Baintelkam
Dedy menegaskan, penyadapan untuk kepentingan intelijen harus punya mekanisme pertanggungjawaban. Di lingkungan Baintelkam, kegiatan itu dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis, dengan jangka waktu yang tercatat jelas, dan dipertanggungjawabkan oleh lembaganya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah