Rabu, 18 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Kabaintelkam: Intelkam Polri Butuh Sadap, tapi Harus Diatur UU

Kabaintelkam
Kabaintelkam

“Kegiatan ini dilaksanakan dengan persetujuan tertulis, ada jangka waktu yang tercatat secara jelas serta dipertanggungjawabkan oleh Baintelkam Polri,” kata Dedy.

Ia berharap RUU Penyadapan tidak hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana. Menurut Dedy, regulasi itu juga perlu mengakomodasi kebutuhan intelijen keamanan.

Dedy meminta RUU memuat ketentuan soal sasaran penyadapan, persetujuan tertulis, jangka waktu, pengelolaan hasil, pengawasan, hingga sanksi. “Rancangan undang-undang ini kami harap mungkin, kami bermohon tidak cukup hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan,” ujarnya.

Dalam rapat yang sama, Dedy menyebut penyadapan bersifat limitatif. Artinya, penyadapan tidak bisa dilakukan terhadap semua orang, melainkan hanya untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan kadar ancaman tinggi. Ia juga melarang penyadapan di luar sasaran yang ditetapkan, apalagi untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Soal durasi, Polri mengusulkan penyadapan dibatasi satu bulan dan tercatat dalam dokumen tertulis yang mencantumkan pihak-pihak yang terlibat.

Alasan DPR percepat pembahasan

Habiburokhman menyatakan Komisi III kembali melanjutkan pembahasan RUU Penyadapan setelah sebelumnya memprioritaskan sejumlah regulasi lain, termasuk KUHAP, UU Penyesuaian Pidana, dan RUU Perampasan Aset.

Ia menyoroti belum adanya aturan tegas soal mekanisme penyadapan. Praktik di lapangan berbeda-beda: ada yang butuh izin pengadilan, ada yang langsung jalan tanpa izin. Jangka waktunya pun beragam.

“Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin. Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu,” kata Habiburokhman saat membuka rapat.

Menurut Habiburokhman, penyadapan pada prinsipnya adalah alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas. Masalahnya, penyalahgunaan kewenangan itu bisa mengancam privasi warga dan berubah menjadi alat pengawasan yang melanggar hak konstitusional.

Ia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan hak privasi sebagai hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights. Karena itu, penyadapan maupun perekaman butuh pengaturan tersendiri soal syarat dan tata caranya.

Taruhan bagi warga biasa

Bagi masyarakat, isi RUU ini bukan perkara elite di Senayan. Setiap orang yang berkomunikasi lewat telepon atau aplikasi pesan punya kepentingan langsung terhadap batas kewenangan negara dalam membuka percakapan pribadi.

Tanpa aturan yang jelas soal sasaran, izin, dan jangka waktu, kewenangan penyadapan rawan melebar. Sebaliknya, aturan yang terlalu longgar bisa melemahkan kemampuan aparat membongkar kejahatan terorganisasi yang bersembunyi di balik komunikasi digital.

Dua kepentingan itulah yang coba disandingkan Dedy: negara butuh alat deteksi yang cukup cepat, sementara warga butuh jaminan bahwa alat itu tidak dipakai untuk mengintai lawan politik, mantan pasangan, atau siapa pun di luar sasaran kejahatan.

Komisi III kini memegang pekerjaan rumah menyusun pasal-pasal yang bisa menampung keduanya. Dedy telah menyerahkan daftar permintaan Baintelkam: sasaran yang dibatasi, izin tertulis, durasi satu bulan, pengelolaan hasil, pengawasan, dan sanksi bagi penyalahguna.

Yang belum tuntas, dan akan menentukan arah RUU ini, adalah siapa yang berwenang memberi izin dan siapa yang mengawasi pelaksanaannya di lapangan.

Halaman:12Semua Halaman

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →