JAKARTA — Irjen Pol Eko Hadi Santoso dipecat tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menilai dia melakukan pemufakatan penyadapan ilegal dengan memakai akses dan perangkat teknologi milik Polri.
Keputusan itu diumumkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/26). Sidang etik menyimpulkan perilaku Eko sebagai perbuatan tercela.
“Terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” kata Trunoyudo, dikutip Rabu (18/11/26).
Penyadapan Ilegal dan Jejak Teknologi Polri
Temuan majelis etik menjadi inti kasus ini. Eko bukan hanya dianggap menyadap, tetapi juga memufakatkan akses ilegal terhadap perangkat teknologi milik institusi. Artinya, penyadapan dilakukan dengan fasilitas negara yang seharusnya dipakai untuk tugas resmi.
Dalam sidang, majelis menilai tindakan itu melanggar prosedur. Trunoyudo menyebut penyadapan berlangsung secara tidak profesional dan tidak sesuai aturan. Polri pun menjerat Eko dengan sejumlah ketentuan disiplin dan kode etik.
Salah satunya Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Eko juga dinilai melanggar sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Dua Sanksi: Perbuatan Tercela dan PTDH
Majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
“Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Trunoyudo.
Putusan itu menutup karier Eko sebagai jenderal bintang dua. Sebelumnya, Polri juga mengumumkan hasil sidang KKEP dengan sanksi etika perbuatan tercela dan sanksi administratif PTDH. Pengumuman berlangsung di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah