Rabu, 18 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Irjen Eko Dipecat Tak Hormat: Sadap Prabowo Pakai Alat Polri

Irjen Eko Dipecat Tak Hormat
Irjen Eko Dipecat Tak Hormat

JAKARTA — Irjen Pol Eko Hadi Santoso dipecat tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menilai dia melakukan pemufakatan penyadapan ilegal dengan memakai akses dan perangkat teknologi milik Polri.

Keputusan itu diumumkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/26). Sidang etik menyimpulkan perilaku Eko sebagai perbuatan tercela.

“Terduga pelanggar EHS, terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” kata Trunoyudo, dikutip Rabu (18/11/26).

Penyadapan Ilegal dan Jejak Teknologi Polri

Temuan majelis etik menjadi inti kasus ini. Eko bukan hanya dianggap menyadap, tetapi juga memufakatkan akses ilegal terhadap perangkat teknologi milik institusi. Artinya, penyadapan dilakukan dengan fasilitas negara yang seharusnya dipakai untuk tugas resmi.

Dalam sidang, majelis menilai tindakan itu melanggar prosedur. Trunoyudo menyebut penyadapan berlangsung secara tidak profesional dan tidak sesuai aturan. Polri pun menjerat Eko dengan sejumlah ketentuan disiplin dan kode etik.

Salah satunya Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Eko juga dinilai melanggar sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Dua Sanksi: Perbuatan Tercela dan PTDH

Majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.

“Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Trunoyudo.

Putusan itu menutup karier Eko sebagai jenderal bintang dua. Sebelumnya, Polri juga mengumumkan hasil sidang KKEP dengan sanksi etika perbuatan tercela dan sanksi administratif PTDH. Pengumuman berlangsung di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Eko diduga memanfaatkan akses dan perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan.

Kenapa Kasus Ini Penting

Penyadapan ilegal oleh anggota Polri menyangkut dua hal sekaligus: pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan teknologi institusi. Publik berhak tahu bahwa alat dan akses negara tidak dipakai untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

Bagi masyarakat, putusan ini menjadi ujian transparansi Polri. Sanksi PTDH menunjukkan kasus ditangani lewat sidang etik, bukan sekadar proses internal tertutup. Namun, sejumlah pertanyaan tetap terbuka, misalnya siapa pihak lain yang terlibat dan bagaimana perangkat itu bisa dipakai tanpa pengawasan.

Di sisi lain, kasus ini menambah daftar persoalan etik di tubuh Polri. Trunoyudo menyebut pelanggaran Eko sebagai perbuatan tercela. Istilah itu bukan sekadar label, tetapi dasar administratif yang berujung pada pemberhentian.

Putusan KKEP juga memperlihatkan bahwa penyadapan dengan alat teknologi Polri bisa berujung pada pemecatan. Bagi anggota lain, ini menjadi peringatan: akses terhadap perangkat dan data tidak boleh dipakai di luar prosedur.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi soal langkah hukum lanjutan terhadap Eko. Yang jelas, statusnya sebagai anggota Polri sudah dicabut melalui PTDH.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →