JAKARTA — Sidang etik Eko Hadi Santoso atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto digelar tertutup di Gedung Propam Polri pada Selasa, 17 November 2026. Sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.
Pemeriksaan ini menguji dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal di lingkungan Bareskrim Polri. Kasusnya juga menyeret tiga jenderal aktif lain sebagai tersangka, sementara tiga dari empat tersangka telah ditahan.
Dugaan akses ilegal di Bareskrim
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri berlangsung di ruang sidang Biro Wabprof, lantai dua Gedung Divpropam Polri.
“Sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers.
Sidang berlangsung tertutup. Awak media yang berjaga tidak melihat Eko memasuki Gedung Propam sebelum pemeriksaan dimulai.
Majelis dipimpin Komjen Hendro Pandowo, mantan Irjen Kementerian Hukum. Wakil ketua dijabat Asisten Logistik Polri Irjen Agus Dwi Hermawan. Tiga anggota lainnya ialah Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Polri mempersangkakan Eko melakukan penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta bersekongkol untuk mengakses data secara ilegal. Dugaan akses itu disebut menggunakan kewenangan di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim, baik ketika Eko menjadi Kabagmon maupun pelaksana tugas Kabagmon.
“Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku,” kata Trunoyudo.
Empat jenderal menjadi tersangka
Bareskrim sebelumnya menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Tiga tersangka—selain Slamet—telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Ahrie juga telah dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Temuan awal polisi menyebut dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat disebut sebagai korban lain. Bagi publik, pemeriksaan etik ini menyangkut penggunaan akses kepolisian dan perlindungan komunikasi, karena dugaan perbuatan dikaitkan dengan fasilitas kerja di Bareskrim.
Polri juga telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Sidang etik Eko menjadi proses tersendiri di lingkungan kepolisian; majelis kini memeriksa dugaan pelanggaran yang disangkakan kepadanya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah