Selasa, 17 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Sidang Etik Eko Hadi Dipimpin Hendro Pandowo, Listyo Belum Dijadwalkan

Sidang Etik Eko Hadi Dipimpin Hendro Pandowo, Listyo Belum Dijadwalkan
Sidang Etik Eko Hadi Dipimpin Hendro Pandowo, Listyo Belum Dijadwalkan

JAKARTA — Sidang etik Eko Hadi digelar Polri pada Selasa (17/11) di Divisi Propam Polri, dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo, sementara jadwal sidang eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo belum dipastikan. Eko Hadi menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Perkara ini juga menyeret tiga jenderal aktif lain. Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik pekan lalu dan dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tetapi ia mengajukan banding.

Kepastian jadwal sidang Listyo masih ditunggu. Bagi Polri, pemeriksaan etik terhadap para anggota yang diduga melanggar menjadi ujian atas pernyataan bahwa semua terduga pelaku diperlakukan dengan prosedur yang sama.

Majelis sidang etik Eko Hadi

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk Eko Hadi berlangsung di Divisi Propam Polri. Komjen Pol Hendro Pandowo memimpin majelis, sedangkan Wakil Ketua KKEP dijabat Aslog Polri Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.

Tiga anggota majelis lainnya ialah Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Trunoyudo menyebut dugaan pelanggaran Eko mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan permufakatan untuk mengakses informasi secara ilegal. Akses yang dipersoalkan berada di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dugaan itu berkaitan dengan masa jabatan Eko sebagai Kabagmon dan saat ia menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (16/11).

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →