JAKARTA — TK, perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal, diperiksa Divisi Propam dalam penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 2025-2026. Keterangannya juga didalami penyidik untuk mengurai dugaan peran tiap pihak.
Pemeriksaan ini berjalan saat empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Di DPR, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyebut TK diduga diperintah melakukan pemantauan atau surveilans oleh Irjen Ahrie Sonta.
TK diperiksa Biro Wabprof
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir menyatakan TK masih aktif berdinas dan berpangkat bintang satu. Polri belum menyampaikan nama lengkap maupun jabatan TK saat ini.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny dalam keterangannya.
Johnny mengatakan Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam memeriksa TK terkait dugaan pelanggaran profesi. Secara terpisah, penyidik mendalami keterangannya dalam perkara pidana.
“Yang bersangkutan (TK) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujarnya.
Dua jalur pemeriksaan itu menyasar aspek berbeda: proses internal menilai dugaan pelanggaran profesi, sedangkan penyidikan pidana mengusut dugaan tindak pidana dan keterlibatan pihak-pihak terkait. Bagi masyarakat, hasilnya akan menentukan apakah dugaan penyadapan dilakukan di luar prosedur dan siapa yang bertanggung jawab.
Dugaan perintah pemantauan
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis (12/11), Suyudi memaparkan dugaan bahwa Ahrie meneruskan perintah penyadapan kepada operator, lalu meminta TK melakukan surveilans. Pemantauan itu menjadi salah satu bagian yang kini didalami Polri.
Suyudi menyebut Ahrie, yang saat itu menjabat pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring, diduga menerima perintah dari eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Ia juga mengatakan hasil penyadapan diduga dilaporkan kepada Listyo.
Empat tersangka dalam perkara ini ialah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Irjen Pol Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. TK disebut dalam paparan Kapolri, tetapi tidak termasuk dalam daftar empat tersangka yang dipaparkan.
Di hadapan Komisi III, Suyudi menjelaskan dugaan perintah yang melibatkan TK.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance,” ungkapnya.
DPR minta penyidikan diperluas
Anggota Komisi III DPR mendesak Polri mengungkap pihak yang memerintahkan penyadapan serta tujuan penggunaan hasilnya. Mereka juga meminta penyidik menyelidiki dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
Suyudi menyampaikan Polri telah membuat laporan polisi baru untuk memulai penyelidikan dugaan tindak pidana makar. Pemeriksaan terhadap TK dan pengusutan perkara pidana, kata Johnny, terus berjalan secara bersamaan.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP