JAKARTA — Sidang etik Eko Hadi digelar Polri pada Selasa (17/11) di Divisi Propam Polri, dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo, sementara jadwal sidang eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo belum dipastikan. Eko Hadi menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Perkara ini juga menyeret tiga jenderal aktif lain. Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik pekan lalu dan dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tetapi ia mengajukan banding.
Kepastian jadwal sidang Listyo masih ditunggu. Bagi Polri, pemeriksaan etik terhadap para anggota yang diduga melanggar menjadi ujian atas pernyataan bahwa semua terduga pelaku diperlakukan dengan prosedur yang sama.
Majelis sidang etik Eko Hadi
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk Eko Hadi berlangsung di Divisi Propam Polri. Komjen Pol Hendro Pandowo memimpin majelis, sedangkan Wakil Ketua KKEP dijabat Aslog Polri Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.
Tiga anggota majelis lainnya ialah Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo menyebut dugaan pelanggaran Eko mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan permufakatan untuk mengakses informasi secara ilegal. Akses yang dipersoalkan berada di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Dugaan itu berkaitan dengan masa jabatan Eko sebagai Kabagmon dan saat ia menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (16/11).
Jadwal sidang etik Listyo belum ada
Listyo belum diketahui kapan akan menjalani sidang etik dan siapa yang akan memimpin majelisnya. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sebelumnya menyatakan sidang etik akan digelar karena Listyo masih berstatus anggota Polri aktif.
Isir mengatakan perangkat komisi sidang untuk Listyo akan ditentukan Kapolri. Ia juga menegaskan tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun yang diduga melanggar, termasuk mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” kata Isir kepada wartawan, dalam keterangan yang disampaikan Rabu (11/11).
Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka adalah Listyo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
Selain Slamet, tiga tersangka lainnya telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Menurut temuan awal polisi, dugaan penyadapan juga menyasar sejumlah pihak selain Prabowo, termasuk menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat.
Perkembangan sidang Eko kini menjadi langkah etik yang sudah dijadwalkan, sedangkan majelis dan waktu pemeriksaan Listyo masih menunggu penetapan. Isir sebelumnya memastikan para terduga pelanggar lain juga akan menjalani sidang komisi kode etik.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah