JAKARTA — Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Undang-Undang Penyadapan. Dedy menyampaikan sikap itu dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dukungan itu datang dengan satu syarat penting: penyadapan harus diatur ketat agar tidak disalahgunakan. Menurut Dedy, aturan hukum akan memberi kepastian bagi aparat yang bertugas sekaligus melindungi masyarakat.
“Izin kami menyampaikan sejak awal sikap dari Baintelkam Polri mendukung pembentukan Undang-Undang Penyadapan,” kata Dedy dalam rapat tersebut.
Rapat ini digelar saat perhatian publik kembali tersedot ke isu dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara oleh oknum aparat penegak hukum. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut persoalan itu sebagai dinamika dalam sistem penyadapan yang dijalankan institusi berwenang.
Dua kepentingan di balik penyadapan
Dedy menjelaskan, penyadapan di lingkungan Polri menyangkut dua kepentingan: penegakan hukum dan intelijen keamanan. Untuk intelijen, penyadapan dibutuhkan guna menunjang deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selama ini, kata Dedy, Intelkam mengumpulkan bahan keterangan lewat Human Intelligence (sumber manusia) dan Open Source Intelligence (sumber terbuka). Dua metode itu dinilai tak lagi memadai.
“Dengan perkembangan saat ini, geopolitik dan global teknologi berkembang pesat dan sudah sangat melompat-lompat, termasuk dengan komunikasi digital,” ujarnya.
Dedy menyebut Human Intelligence kini tidak lagi mencukupi. Karena itu, pemanfaatan teknologi intelijen, khususnya penyadapan, menjadi kebutuhan penting bagi Baintelkam dalam menjalankan tugasnya.
Tugas Intelkam sendiri adalah mencegah potensi gangguan agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Caranya: mengumpulkan bahan keterangan dari sasaran yang menjadi sumber ancaman, mengolahnya menjadi produk intelijen, lalu menyampaikannya ke pimpinan Polri sebagai dasar pengambilan keputusan.
Mekanisme pengawasan yang diminta Baintelkam
Dedy menegaskan, penyadapan untuk kepentingan intelijen harus punya mekanisme pertanggungjawaban. Di lingkungan Baintelkam, kegiatan itu dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis, dengan jangka waktu yang tercatat jelas, dan dipertanggungjawabkan oleh lembaganya.
“Kegiatan ini dilaksanakan dengan persetujuan tertulis, ada jangka waktu yang tercatat secara jelas serta dipertanggungjawabkan oleh Baintelkam Polri,” kata Dedy.
Ia berharap RUU Penyadapan tidak hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana. Menurut Dedy, regulasi itu juga perlu mengakomodasi kebutuhan intelijen keamanan.
Dedy meminta RUU memuat ketentuan soal sasaran penyadapan, persetujuan tertulis, jangka waktu, pengelolaan hasil, pengawasan, hingga sanksi. “Rancangan undang-undang ini kami harap mungkin, kami bermohon tidak cukup hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan,” ujarnya.
Dalam rapat yang sama, Dedy menyebut penyadapan bersifat limitatif. Artinya, penyadapan tidak bisa dilakukan terhadap semua orang, melainkan hanya untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan kadar ancaman tinggi. Ia juga melarang penyadapan di luar sasaran yang ditetapkan, apalagi untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Soal durasi, Polri mengusulkan penyadapan dibatasi satu bulan dan tercatat dalam dokumen tertulis yang mencantumkan pihak-pihak yang terlibat.
Alasan DPR percepat pembahasan
Habiburokhman menyatakan Komisi III kembali melanjutkan pembahasan RUU Penyadapan setelah sebelumnya memprioritaskan sejumlah regulasi lain, termasuk KUHAP, UU Penyesuaian Pidana, dan RUU Perampasan Aset.
Ia menyoroti belum adanya aturan tegas soal mekanisme penyadapan. Praktik di lapangan berbeda-beda: ada yang butuh izin pengadilan, ada yang langsung jalan tanpa izin. Jangka waktunya pun beragam.
“Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin. Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu,” kata Habiburokhman saat membuka rapat.
Menurut Habiburokhman, penyadapan pada prinsipnya adalah alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas. Masalahnya, penyalahgunaan kewenangan itu bisa mengancam privasi warga dan berubah menjadi alat pengawasan yang melanggar hak konstitusional.
Ia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan hak privasi sebagai hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights. Karena itu, penyadapan maupun perekaman butuh pengaturan tersendiri soal syarat dan tata caranya.
Taruhan bagi warga biasa
Bagi masyarakat, isi RUU ini bukan perkara elite di Senayan. Setiap orang yang berkomunikasi lewat telepon atau aplikasi pesan punya kepentingan langsung terhadap batas kewenangan negara dalam membuka percakapan pribadi.
Tanpa aturan yang jelas soal sasaran, izin, dan jangka waktu, kewenangan penyadapan rawan melebar. Sebaliknya, aturan yang terlalu longgar bisa melemahkan kemampuan aparat membongkar kejahatan terorganisasi yang bersembunyi di balik komunikasi digital.
Dua kepentingan itulah yang coba disandingkan Dedy: negara butuh alat deteksi yang cukup cepat, sementara warga butuh jaminan bahwa alat itu tidak dipakai untuk mengintai lawan politik, mantan pasangan, atau siapa pun di luar sasaran kejahatan.
Komisi III kini memegang pekerjaan rumah menyusun pasal-pasal yang bisa menampung keduanya. Dedy telah menyerahkan daftar permintaan Baintelkam: sasaran yang dibatasi, izin tertulis, durasi satu bulan, pengelolaan hasil, pengawasan, dan sanksi bagi penyalahguna.
Yang belum tuntas, dan akan menentukan arah RUU ini, adalah siapa yang berwenang memberi izin dan siapa yang mengawasi pelaksanaannya di lapangan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah