Rabu, 18 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Irjen Eko Hadi Dipecat Polri, Minta Maaf dan Ajukan Banding

Irjen Eko Hadi Santoso jalani sidang KKEP pemecatan Polri
Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang KKEP di Gedung Divpropam Polri, Jakarta

JAKARTA — Irjen Eko Hadi Santoso resmi dipecat tidak dengan hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri pada Selasa (17/11/2026). Putusan itu dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Ruang Sidang Biro Wabprof, Gedung Divpropam Polri, Jakarta.

Eko dinilai terbukti melakukan penyadapan ilegal dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Pemecatan itu sekaligus menutup karier perwira tinggi yang pernah memegang jabatan Kabagmon dan Plt. Kabagmon Robinopsnal.

Dalam sidang, Eko menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf. Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang mengikuti persidangan menyebut permintaan maaf itu muncul sebelum langkah banding diambil.

“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026).

Sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Eko terlihat dikawal anggota Provos saat memasuki ruang sidang, lalu memberi hormat kepada Komjen Hendro Pandowo yang memimpin jalannya pemeriksaan.

Pemufakatan penyadapan dengan alat Polri

Majelis komisi menilai Eko melakukan pemufakatan jahat untuk penyadapan ilegal menggunakan alat milik Polri. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan temuan itu dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.

“Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access,” ujarnya.

Dugaan pelanggaran yang diperiksa mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal. Perbuatan itu terjadi baik saat Eko menjabat Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Selain sanksi administratif, Eko dinyatakan melanggar etika kelembagaan dan etika kepribadian. Komisi menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar perbuatan tercela.

“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.

Sembilan saksi dan satu saksi meringankan

Dalam persidangan, Eko menghadirkan sembilan saksi. Satu di antaranya saksi yang meringankan berinisial DR, yang dihadirkan atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar.

Komisi yang menyidangkan perkara ini diketuai Komjen Hendro Pandowo. Wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan, dengan tiga anggota: Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →