JAKARTA — Irjen Eko Hadi Santoso resmi dipecat tidak dengan hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri pada Selasa (17/11/2026). Putusan itu dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Ruang Sidang Biro Wabprof, Gedung Divpropam Polri, Jakarta.
Eko dinilai terbukti melakukan penyadapan ilegal dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Pemecatan itu sekaligus menutup karier perwira tinggi yang pernah memegang jabatan Kabagmon dan Plt. Kabagmon Robinopsnal.
Dalam sidang, Eko menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf. Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang mengikuti persidangan menyebut permintaan maaf itu muncul sebelum langkah banding diambil.
“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam di Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Eko terlihat dikawal anggota Provos saat memasuki ruang sidang, lalu memberi hormat kepada Komjen Hendro Pandowo yang memimpin jalannya pemeriksaan.
Pemufakatan penyadapan dengan alat Polri
Majelis komisi menilai Eko melakukan pemufakatan jahat untuk penyadapan ilegal menggunakan alat milik Polri. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan temuan itu dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.
“Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access,” ujarnya.
Dugaan pelanggaran yang diperiksa mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta akses ilegal. Perbuatan itu terjadi baik saat Eko menjabat Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Selain sanksi administratif, Eko dinyatakan melanggar etika kelembagaan dan etika kepribadian. Komisi menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar perbuatan tercela.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo.
Sembilan saksi dan satu saksi meringankan
Dalam persidangan, Eko menghadirkan sembilan saksi. Satu di antaranya saksi yang meringankan berinisial DR, yang dihadirkan atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar.
Komisi yang menyidangkan perkara ini diketuai Komjen Hendro Pandowo. Wakil ketua dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan, dengan tiga anggota: Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo menegaskan proses penegakan kode etik dilakukan dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut dia, Polri tidak memberi toleransi kepada personel yang menyalahgunakan wewenang.
“Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujarnya.
Dia menambahkan, asas equality before the law menjadi pegangan, sehingga setiap anggota dinilai sama di mata hukum tanpa melihat pangkat maupun jabatan.
Banding jadi langkah berikutnya
Atas putusan itu, Eko langsung mengajukan banding. Langkah serupa sebelumnya ditempuh Ahrie Sonta Nasution setelah dijatuhi sanksi pemecatan.
“Sebagai putusan sidang KKEP, dan atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” kata Trunoyudo.
Banding membuat status pemecatan belum berkekuatan final. Namun sanksi etika perbuatan tercela sudah melekat pada diri Eko, dan proses banding akan menentukan apakah PTDH itu dipertahankan atau dianulir.
Perkara ini menyangkut penyadapan, tindakan yang langsung bersinggungan dengan rasa aman warga. Ketika akses operasional Bareskrim dipakai untuk kepentingan pribadi, kepercayaan publik terhadap aparat yang seharusnya melindungi justru jadi taruhannya.
Bagi internal Polri, putusan ini menjadi ujian konsistensi. Pemecatan perwira bintang dua dengan sembilan saksi menunjukkan komisi tidak memandang pangkat. Tapi banding akan diperhatikan publik untuk melihat apakah prinsip itu bertahan sampai putusan akhir.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah