JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah menilai dampak hak asasi manusia dan lingkungan sebelum menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan yang disebut mencakup sebagian Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Permintaan itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Desakan ini menyentuh dua hal yang jarang dibicarakan bersamaan: nasib badak jawa dan hak masyarakat adat di kawasan yang selama ini dilindungi sebagai taman nasional. Jika penetapan WUP lolos tanpa penilaian HAM, warga dan satwa bisa menjadi pihak pertama yang menanggung akibatnya.
Prosedur izin belum cukup
Rieke menegaskan kepatuhan administratif bukan jaminan kewajiban HAM sudah dipenuhi. Ia meminta jejak proses penetapan ditelusuri, termasuk siapa yang memperoleh keuntungan.
“WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional?” kata Rieke.
Ia menilai kewenangan pusat dan daerah perlu dipetakan jelas. Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat juga harus menjadi bagian dari setiap kebijakan wilayah.
“Karena itu, kepatuhan prosedur perizinan saja belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya kewajiban HAM,” ujarnya.
Politikus PDIP itu lantas meminta dukungan partai lain di Komisi XIII. Tujuannya agar penilaian dampak HAM dan lingkungan dilakukan sejak tahap awal, bukan setelah izin keluar.
“Saya memohon dukungan Komisi XIII untuk menuntut penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap penetapan wilayah tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin,” jelas Rieke.
Pigai singgung relokasi badak jawa
Menteri HAM Natalius Pigai menyoroti wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon. Ia mengingatkan satwa itu belum tentu mampu beradaptasi dan berkembang biak di habitat baru.
Pigai juga menyinggung dugaan kepentingan bisnis di balik rencana relokasi. Isu ini bergulir setelah Kesultanan Banten dan Gubernur Banten menolak pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon.
Gubernur Banten bahkan mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto. Penolakan itu kian tebal karena warga mengingat kisah badak bernama Mustofa, hewan yang pernah menjadi simbol kawasan tersebut.
Namun penetapan WUP dan dugaan kepentingan bisnis yang disebut Pigai masih butuh penelusuran lebih jauh.
Dampak bagi warga sekitar kawasan
Bagi masyarakat Banten, khususnya yang tinggal di sekitar Ujung Kulon, persoalan ini bukan sekadar rapat di Senayan. Penetapan WUP bisa mengubah akses warga terhadap lahan, sumber air, dan ruang hidup yang selama ini bergantung pada taman nasional.
Jika penilaian HAM dan lingkungan tidak dilakukan sejak awal, warga berisiko kehilangan kesempatan menyuarakan keberatan sebelum kebijakan berjalan. Masyarakat hukum adat berada di posisi paling rawan.
Rieke meminta tiga tahap dinilai sekaligus: penetapan tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin. Artinya, pemerintah tidak bisa hanya memeriksa dokumen izin di akhir proses.
Perdebatan di Komisi XIII menunjukkan satu hal: persoalan Ujung Kulon kini bergerak dari isu konservasi menjadi uji nyata kewajiban HAM negara. Penetapan WUP yang disebut mencakup sebagian kawasan TNUK masih menunggu kejelasan, sementara penolakan terhadap relokasi badak jawa datang dari dua pihak berbeda di Banten.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah