JAKARTA — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menargetkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) lembaganya rampung sebelum akhir 2026. Kepala BRAN Dedi Prasetyo menyebut SOTK itu jadi landasan penyusunan program, anggaran, kebutuhan SDM, dan kesiapan operasional tahun 2027.
Target itu mencuat dalam pertemuan lanjutan BRAN dengan Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (17/11/2026). Bagi rakyat yang terlibat sengketa tanah, cepat atau lambatnya SOTK ini menentukan kapan urusan mereka bisa ditangani lembaga permanen, bukan sekadar janji kebijakan.
Dedi menyampaikan terima kasihnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Dukungan Bappenas dinilai jadi penguatan strategis agar BRAN bisa segera bekerja optimal.
“Kami menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Profesor Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Reforma agraria bukan sekadar menata tanah
Dedi menegaskan reforma agraria tak berhenti pada penataan pemanfaatan tanah. Ada tiga hal yang harus ikut beres: penyelesaian konflik, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat.
“Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat,” ujar dia.
Dasar pembentukan BRAN adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria. Dedi ingin mandat Presiden Prabowo Subianto kepadanya dijalankan efektif dan berdampak positif bagi bangsa.
Soal penyelesaian konflik, ia tak mau berhenti di meja administrasi. Menurutnya, hak masyarakat harus dipulihkan dan tanah mesti bisa dimanfaatkan secara produktif.
“Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif,” tegas Dedi.
Masalah agraria makin rumit
Dedi mengakui persoalan agraria kian kompleks. Ada tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses lahan, sampai kebutuhan tanah untuk pembangunan.
Kondisi itu, kata dia, menuntut kelembagaan permanen dengan kewenangan jelas, struktur proporsional, dan kemampuan mengoordinasikan penyelesaian lintas sektor sampai tingkat daerah.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah