Selasa, 17 November 2026 WIB
NASIONAL

Pramono Ungkap Dua Lokasi Sekolah Rakyat yang Diusulkan DKI

Pramono Ungkap Dua Lokasi Sekolah Rakyat yang Diusulkan DKI
Pramono Ungkap Dua Lokasi Sekolah Rakyat yang Diusulkan DKI

JAKARTA — Pramono Anung menyebut Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi Sekolah Rakyat, sementara 8 hektare Hutan Kota UI di Jakarta dibahas untuk program tersebut pada 17 November 2026. Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan pemerintah pusat yang harus membangun sekolah.

Pembahasan ini menyangkut pilihan pemanfaatan lahan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) dan rencana lokasi yang diajukan Pemprov DKI. Bagi warga, keputusan akhirnya akan menentukan apakah lahan di kawasan itu dipakai untuk sekolah atau tetap dikelola sebagai hutan kota.

Sekolah Rakyat di Jakarta dan usulan lokasi DKI

Pramono menjelaskan, Pemprov DKI sudah mengajukan dua tempat untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Satu lokasi berada di Jakarta Barat dan satu lainnya di Jakarta Timur.

Masing-masing lokasi yang diusulkan memiliki luas kurang lebih 2 hektare. Pramono menegaskan pembangunan program itu bukan tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, Pemerintah DKI Jakarta secara resmi sudah mengusulkan dua tempat yang satu di Jakarta Barat, yang satu di Jakarta Timur. Luasnya masing-masing kurang lebih 2 hektare,” kata Pramono.

Usulan tersebut menjadi jalur tersendiri dari pembahasan lahan Hutan Kota UI. Pemerintah pusat perlu menentukan langkah pembangunan, sedangkan Pemprov DKI telah menyampaikan lokasi alternatif di wilayahnya.

Hutan Kota UI dibahas untuk Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, bertemu Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 16 November. Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menyampaikan rencana penggunaan lahan seluas 8 hektare di bagian Hutan Kota UI yang berada di wilayah Jakarta untuk Sekolah Rakyat.

Pramono mengatakan, komunikasi awal mengenai pengelolaan hutan kota datang dari pihak UI. Kampus meminta Pemprov DKI menyatakan kesediaan untuk membantu mengelola kawasan tersebut karena biaya pengelolaannya cukup tinggi.

“Jadi Pemerintah DKI Jakarta dihubungi oleh Universitas Indonesia menyampaikan bahwa pengelolaan untuk hutan kota itu biayanya kan cukup tinggi, dan dalam kondisi yang seperti sekarang ini, apakah DKI Jakarta bersedia untuk membantu memanage itu,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Selasa, 17 November 2026.

Pernyataan itu menjelaskan latar pembicaraan antara UI dan Pemprov DKI, tetapi belum menghapus perbedaan fungsi lahan yang sedang dibahas. Hutan kota dipertimbangkan untuk dikelola, sementara usulan pemanfaatan sebagian kawasan untuk sekolah disampaikan Menteri Sosial.

Keputusan pembangunan menunggu pemerintah pusat

Pramono menyebut Sekolah Rakyat sebagai program Presiden Prabowo Subianto. Pemprov DKI telah menawarkan dua lokasi, tetapi keputusan pembangunan tetap berada pada pemerintah pusat.

Bagi masyarakat, pilihan lokasi berpengaruh langsung terhadap pemanfaatan lahan di Jakarta. Apabila rencana di Hutan Kota UI diteruskan, sebagian kawasan seluas 8 hektare yang dibahas akan digunakan untuk sekolah; dua lokasi lain yang diajukan DKI masing-masing sekitar 2 hektare.

Dengan demikian, pembahasan mencakup dua hal: permintaan UI terkait bantuan pengelolaan hutan kota dan rencana Kementerian Sosial memanfaatkan lahan untuk Sekolah Rakyat. Pramono menyatakan, “pengelolaan untuk hutan kota itu biayanya kan cukup tinggi” saat menjelaskan awal komunikasi dengan UI.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya