Lapangan Padel Kemang Diminta Diaudit, Rumah Warga Tertimpa Longsor

JAKARTA — Lapangan padel Kemang diminta menjalani audit menyeluruh setelah area parkirnya longsor dan menimpa sejumlah rumah warga di Jakarta Selatan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, mendesak Pemerintah Provinsi DKI memeriksa izin serta keamanan bangunan.

Dampaknya langsung dirasakan warga: rumah mereka rusak, sementara akses jalan dan kerugian masyarakat juga perlu ditangani. Ali meminta pemilik lapangan bertanggung jawab dan keselamatan warga terdampak menjadi prioritas.

Audit izin dan konstruksi lapangan padel Kemang

Ali mengatakan pemeriksaan perlu mencakup bangunan utama dan fasilitas pendukung, termasuk area parkir. Pemprov DKI, menurut dia, harus memastikan seluruh bagian bangunan mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yaitu persetujuan yang diperlukan untuk mendirikan bangunan.

“Pertama, persoalan perizinan membangun harus diperiksa secara menyeluruh. Pemprov DKI harus memastikan apakah bangunan utama maupun fasilitas pendukungnya, termasuk area parkir, sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan dan aturan.

Jangan sampai bangunan utamanya berizin, tetapi fasilitas pendukungnya dibangun tanpa memenuhi persyaratan,” kata Ali kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada dokumen. Ali meminta audit teknis untuk mengecek kekuatan fondasi, struktur penahan tanah, sistem drainase, kondisi tanah, dan cara konstruksi dikerjakan. Lokasi lapangan yang berdekatan dengan permukiman, kata dia, membuat aspek keselamatan perlu diperiksa serius.

“Kedua, harus dilakukan audit teknis terhadap konstruksi bangunan. Kita tidak boleh hanya melihat ada atau tidaknya izin bangunan. Tapi harus diperiksa juga kekuatan fondasi, struktur penahan tanah, sistem drainase, kajian kondisi tanah, serta metode pelaksanaan konstruksinya. Apalagi lokasinya berdekatan dengan permukiman warga,” tutur Ali.

Pemprov diminta periksa lapangan padel di Jakarta

Ali juga mendorong Pemprov DKI mendata dan memeriksa seluruh lapangan padel di Jakarta. Pemeriksaan, menurut dia, perlu menilai legalitas bangunan, kesesuaian peruntukan ruang, kelayakan konstruksi, fasilitas parkir, serta dampaknya bagi lingkungan dan warga sekitar.

“Ketiga, pengawasan di lapangan lapangan harus diperketat oleh Pemprov Jakarta. Saya mendorong Pemprov DKI melalui dinas terkait, Satpol PP, serta walikota hingga lurah melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap seluruh lapangan padel di Jakarta,” imbuhnya.