Langkah itu dapat menentukan apakah fasilitas usaha memenuhi aturan sekaligus aman bagi lingkungan permukiman. Bagi warga, pemeriksaan menyeluruh juga berkaitan dengan penanganan kerusakan rumah dan akses jalan, serta kepastian bahwa pemilik usaha ikut menanggung kerugian yang terjadi.
Ali menegaskan penanganan warga harus berjalan seiring dengan pemeriksaan bangunan. “Terkait kasus longsornya lapangan padel di Kemang ini, keselamatan dan pemulihan hak warga yang terdampak harus menjadi prioritas. Kerusakan rumah, akses jalan, dan kerugian masyarakat harus ditangani secara serius dan pemilik harus bertanggung jawab,” ucap dia.
Pramono tegaskan bangunan tanpa PBG ditutup
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya merespons longsor di area parkir lapangan padel Kemang. Saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11), ia mengatakan bangunan komersial tanpa PBG harus ditindak tegas.
Pramono menyebut telah meminta jajarannya menindak bangunan yang tidak memiliki izin, termasuk lapangan padel. Ia mengatakan penutupan akan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, terutama untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Nggak ada kompromi untuk itu,” kata Pramono.
Ali mendukung penindakan terhadap bangunan komersial tanpa PBG, tetapi menekankan bahwa pemeriksaan juga harus menyentuh keamanan fisik bangunan dan dampaknya terhadap warga. Ia menolak anggapan bahwa ketertiban aturan bertentangan dengan investasi.
“Prinsipnya, kita tidak anti-investasi dan tidak mendirikan usaha, tetapi investasi harus tertib aturan, memperhatikan keselamatan, dan menghormati hak masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari investasi,” lanjutnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP