Selasa, 17 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Listyo Sigit Hadapi Sidang Etik, Dua Nama Bisa Memimpin

Listyo Sigit Hadapi Sidang Etik, Dua Nama Bisa Memimpin
Listyo Sigit Hadapi Sidang Etik, Dua Nama Bisa Memimpin

JAKARTA — Sidang etik Listyo Sigit Prabowo atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh menghadapi soal siapa yang berwenang memimpinnya. Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan pangkat jenderal bintang empat Listyo membuat pilihan pimpinan majelis terbatas.

Penentuan mekanisme ini berdampak langsung pada urutan penanganan perkara: Jazilul menilai proses etik perlu berjalan lebih dulu sebelum proses pidana. Ia juga mengingatkan potensi konflik kepentingan dalam penanganan kasus.

Listyo masih berstatus anggota Polri aktif. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengatur pimpinan majelis sidang kode etik harus memiliki pangkat setara atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

Sidang etik Listyo Sigit dan aturan pangkat

Ketentuan itu menyisakan dua nama yang disebut Jazilul berpeluang memimpin sidang: Kapolri Suyudi Ario Seto dan mantan Wakapolri Dedi Prasetyo, yang kini menjabat Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).

“Di dalam Perpol itu disebutkan bahwa majelis yang memimpin sidang etik itu setara atau lebih tinggi pangkatnya dari terduga,” kata Jazilul dalam Apa Kabar Indonesia Malam, Selasa (17/11/2026).

Jazilul menjelaskan, menurut aturan tersebut, anggota majelis harus memiliki pangkat yang setara atau lebih tinggi dari Listyo. Ia menyebut Suyudi dan Dedi sebagai sosok yang memenuhi pertimbangan pangkat itu.

Situasinya tidak sederhana. Kapolri yang sedang menjabat dan mantan Wakapolri yang kini memimpin BRAN sama-sama masuk dalam pilihan yang disampaikan Jazilul. Penetapan pimpinan sidang akan menentukan siapa yang memeriksa dugaan pelanggaran etik terhadap mantan Kapolri itu.

Jazilul minta aturan disesuaikan

Jazilul mengatakan Kapolri memiliki kewenangan untuk menyesuaikan aturan jika ketentuan yang ada belum mengakomodasi penanganan perkara Listyo. Ia mendorong keputusan yang jelas agar publik tidak menduga-duga soal proses etik.

“Kalau aturannya tidak mencukupi, ya dirubah. Pak LSP ini berakhirnya masa penahanannya itu kalau tidak salah tanggal 23 November, jadi masih ada waktu,” ujar Jazilul.

Ia mengaitkan tenggat itu dengan masa penahanan Listyo yang disebut berakhir pada 23 November. Jazilul menyampaikan tanggal tersebut dengan kualifikasi “kalau tidak salah”.

Bagi publik, urutan pemeriksaan menjadi perkara penting karena dugaan penyadapan menyangkut Presiden dan banyak tokoh. Proses etik yang berjalan lebih dulu, seperti diusulkan Jazilul, dapat memberi kejelasan tentang mekanisme pemeriksaan internal sebelum perkara berlanjut ke proses pidana.

Hingga keterangan Jazilul disampaikan, dua nama yang disebut untuk memimpin sidang adalah Suyudi dan Dedi Prasetyo; masa penahanan Listyo disebut berakhir pada 23 November.

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →