Rabu, 18 November 2026 WIB
NASIONAL

BRAN Kejar SOTK Rampung Sebelum Akhir 2026

BRAN Kejar SOTK Rampung Sebelum Akhir 2026
BRAN Kejar SOTK Rampung Sebelum Akhir 2026

JAKARTA — Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menargetkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) lembaganya rampung sebelum akhir 2026. Kepala BRAN Dedi Prasetyo menyebut SOTK itu jadi landasan penyusunan program, anggaran, kebutuhan SDM, dan kesiapan operasional tahun 2027.

Target itu mencuat dalam pertemuan lanjutan BRAN dengan Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (17/11/2026). Bagi rakyat yang terlibat sengketa tanah, cepat atau lambatnya SOTK ini menentukan kapan urusan mereka bisa ditangani lembaga permanen, bukan sekadar janji kebijakan.

Dedi menyampaikan terima kasihnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Dukungan Bappenas dinilai jadi penguatan strategis agar BRAN bisa segera bekerja optimal.

“Kami menyampaikan terima kasih dan hormat kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Profesor Rachmat Pambudy, atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap penguatan BRAN,” kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Reforma agraria bukan sekadar menata tanah

Dedi menegaskan reforma agraria tak berhenti pada penataan pemanfaatan tanah. Ada tiga hal yang harus ikut beres: penyelesaian konflik, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat.

“Sinergi ini sangat penting agar reforma agraria tidak hanya menjadi kebijakan penataan tanah, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan konflik, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses kesejahteraan bagi rakyat,” ujar dia.

Dasar pembentukan BRAN adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria. Dedi ingin mandat Presiden Prabowo Subianto kepadanya dijalankan efektif dan berdampak positif bagi bangsa.

Soal penyelesaian konflik, ia tak mau berhenti di meja administrasi. Menurutnya, hak masyarakat harus dipulihkan dan tanah mesti bisa dimanfaatkan secara produktif.

“Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif,” tegas Dedi.

Masalah agraria makin rumit

Dedi mengakui persoalan agraria kian kompleks. Ada tumpang tindih penguasaan tanah, konflik hak, ketimpangan akses lahan, sampai kebutuhan tanah untuk pembangunan.

Kondisi itu, kata dia, menuntut kelembagaan permanen dengan kewenangan jelas, struktur proporsional, dan kemampuan mengoordinasikan penyelesaian lintas sektor sampai tingkat daerah.

“Mandat reforma agraria sangat luas dan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang efektif, memiliki pembagian kewenangan yang jelas, dan mampu mengambil keputusan secara terukur,” ungkapnya.

Sejak dibentuk Presiden Prabowo, BRAN sudah melakukan audiensi dengan lebih dari 15 kementerian/lembaga. Tujuannya membangun sinergi dan menyamakan pandangan soal pelaksanaan reforma agraria.

Pekerjaan rumah lain adalah penguatan sistem data agraria nasional. Dedi menyebut integrasi informasi itu butuh dukungan sekitar 20 hingga 30 kementerian/lembaga terkait.

Data yang kuat, menurutnya, jadi syarat agar penataan aset, penyelesaian konflik, dan pemberian akses ekonomi berpijak pada informasi akurat serta bisa dipertanggungjawabkan.

“SOTK ini landasan penyusunan program, anggaran, kebutuhan SDM, dan kesiapan operasional tahun 2027,” tutur Dedi.

Ukuran keberhasilan bukan luas tanah

Dedi menilai ketersediaan tanah dan kepastian hukum menjadi fondasi program strategis. Penyelesaian konflik agraria pun harus berjalan seiring perlindungan hak masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.

Ia menolak keberhasilan reforma agraria diukur semata dari luas tanah yang ditata atau diredistribusikan. Ukurannya lebih luas dari itu.

“Keberhasilan reforma agraria tidak semata diukur dari luas tanah yang ditata atau diredistribusikan, tetapi dari berkurangnya konflik, pulihnya hak masyarakat, meningkatnya produktivitas, dan terbukanya kesempatan ekonomi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BRAN adalah manfaat nyata yang dirasakan rakyat,” terang dia.

Dedi menambahkan, penyelenggaraan reforma agraria merupakan implementasi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta sila kelima Pancasila, yang intinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Langkah berikutnya ada di meja Dedi dan timnya: merampungkan SOTK sebelum tutup tahun, lalu menyiapkan operasional BRAN pada 2027. Bappenas sudah menyatakan dukungan penyusunan struktur organisasi itu.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya