Selasa, 17 November 2026 WIB
NASIONAL

ESDM Tegaskan WUP Ujung Kulon Bukan Izin Tambang di TNUK

ESDM Tegaskan WUP Ujung Kulon Bukan Izin Tambang di TNUK
ESDM Tegaskan WUP Ujung Kulon Bukan Izin Tambang di TNUK

JAKARTA — Wilayah usaha pertambangan Ujung Kulon yang ditetapkan Kementerian ESDM berada di perairan sekitar taman nasional, bukan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), kata juru bicara ESDM Dwi Anggia pada Selasa (17/11/2026). Penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) juga bukan izin untuk melakukan kegiatan penambangan.

Penjelasan itu disampaikan setelah Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026 menjadi sorotan. ESDM menyatakan keputusan tersebut mengulang dan memperbaiki sebagian ketentuan sebelumnya, mengikuti usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Bagi kawasan konservasi, perbedaan antara wilayah yang masuk perencanaan pertambangan dan izin untuk menambang menjadi inti persoalan. Menurut Anggia, penetapan WUP tidak dengan sendirinya memberi perusahaan hak untuk melakukan kegiatan tambang di TNUK.

WUP Ujung Kulon berawal dari usulan Banten

Anggia menjelaskan, riwayat penetapan wilayah itu bermula dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013. Usulan tersebut mencakup WUP di perairan laut provinsi, lalu dituangkan dalam Kepmen ESDM No 1204 Tahun 2014 dengan sejumlah wilayah dikecualikan.

Pada 2014, Pemprov Banten kembali mengajukan wilayah tersebut melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Proses itu membuat sebagian perairan sekitar TNUK masuk dalam WUP, yang kemudian ditetapkan melalui keputusan pada 2017.

Anggia menyebut pengajuan itu disampaikan lewat surat Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015. Ketentuannya kemudian masuk dalam Kepmen No 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Penetapan itu kembali dimuat dalam Kepmen No 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Menurut Anggia, Kepmen ESDM No 65 K Tahun 2026 hanya mengulang dan memperbaiki sebagian isi keputusan 2022.

Penetapan WUP Ujung Kulon bukan izin tambang

Anggia mengatakan perairan sekitar TNUK memiliki potensi mineral pembawa dan memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Namun, status WUP hanya memasukkan suatu wilayah ke dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.

“Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK),” kata Anggia kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa proses menuju kegiatan pertambangan memerlukan tahapan perizinan tersendiri. Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggia merujuk UU No 4 Tahun 2009 yang terakhir diubah menjadi UU No 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Proses perizinan, katanya, juga harus mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut atau PKKPRL, serta persetujuan lingkungan.

Jadi, WUP bukan izin operasi. Bagi masyarakat yang mencermati perlindungan TNUK, penegasan batas wilayah ini penting karena keputusan tentang perencanaan tambang berbeda dari persetujuan untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Tahap perizinan dan pemenuhan aturan lingkungan tetap menjadi syarat sebelum kegiatan dapat berjalan.

ESDM menyatakan keputusan terbaru mengikuti usulan Pemprov Banten dan hanya memperbaiki sebagian keputusan 2022. Perhatian berikutnya tertuju pada proses WIUP dan IUP, yang menurut Anggia wajib memenuhi ketentuan tata ruang, zonasi laut, serta persetujuan lingkungan.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya