JAKARTA — Perairan Ujung Kulon tercatat sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), tetapi status itu belum membuat kegiatan tambang otomatis bisa beroperasi di kawasan tersebut. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Ari James Faraddy membenarkan penetapan wilayah pertambangan itu pada Selasa, 17 November 2026.
Artinya, masuknya kawasan perairan taman nasional ke dalam peta wilayah tambang belum sama dengan pemberian izin operasi. Kegiatan tetap harus mengikuti tata ruang dan memenuhi persyaratan pemanfaatan ruang di kabupaten atau kota terkait.
WUP Ujung Kulon tetap mengikuti tata ruang
Ari mengatakan wilayah pertambangan di Banten terdiri atas tiga kategori, yakni WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan (WPN). Ia menyebut pembagian itu berdasarkan kondisi pada Februari.
“Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Februari kemarin, kita ada tiga; WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), dan Wilayah Pencadangan (WPN),” kata Ari.
Penetapan wilayah pertambangan, menurut Ari, melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meminta masukan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan peta potensi mineral dengan rencana tata ruang masing-masing wilayah.
Penyusunan zonasi itu juga melalui rapat koordinasi lintas lembaga. Proses tersebut memetakan potensi sumber daya mineral sekaligus menyesuaikan peruntukan ruang di daerah.
Perizinan tambang membutuhkan persetujuan ruang
Ari menegaskan, status WUP tidak mengesampingkan aturan tata ruang. Pemerintah daerah tetap perlu memastikan rencana kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yaitu persetujuan bahwa kegiatan cocok dengan peruntukan ruang.
Kedua hal itu menjadi bagian penting sebelum izin pertambangan dapat diterbitkan. Dengan demikian, penetapan wilayah hanya menunjukkan potensi yang masuk dalam peta, bukan lampu hijau bagi perusahaan untuk langsung bekerja.
“Yang jadi wilayah tambang itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR dan PKKPR-nya,” ujar Ari.
Bagi masyarakat sekitar, perbedaan antara peta potensi dan izin operasi menjadi penting karena status WUP saja belum menentukan kegiatan apa yang boleh dilakukan di perairan tersebut. Kesesuaian tata ruang dan persetujuan pemanfaatan ruang tetap menjadi tahapan yang harus dipenuhi sebelum izin diterbitkan.
Perhatian tertuju pada kawasan konservasi
Penetapan itu mengundang perhatian karena perairan yang tercatat berada di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan yang memiliki sejarah panjang sebagai wilayah perlindungan alam. Perbincangan mengenai status perairannya muncul setelah publik ramai membahas kabar relokasi Badak Jawa dari habitatnya di taman nasional tersebut.
Ari menyatakan proses pemetaan telah melibatkan pemerintah daerah, sementara izin kegiatan masih bergantung pada kesesuaian tata ruang. Tahap berikutnya adalah memastikan rencana pemanfaatan wilayah mengikuti RTR dan memenuhi PKKPR sebelum izin pertambangan dapat diterbitkan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah