Selasa, 17 November 2026 WIB
NASIONAL

Ujung Kulon Masuk Peta WUP ESDM, Lautnya Ikut Tercakup

Ujung Kulon Masuk Peta WUP ESDM, Lautnya Ikut Tercakup
Ujung Kulon Masuk Peta WUP ESDM, Lautnya Ikut Tercakup

JAKARTA — Perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon di Pandeglang, Banten, masuk peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dalam keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.

Penetapan itu belum menjadi izin untuk menambang. Status WUP menjadi dasar penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), sehingga kegiatan usaha masih harus melewati tahapan perizinan dan memenuhi persyaratan lain.

Peta keputusan menunjukkan kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon berada di luar area WUP. Namun, wilayah kerja taman nasional juga mencakup perairan di sekitarnya, sehingga batas pada peta pertambangan dan cakupan kawasan konservasi perlu dibaca bersama.

Perairan Ujung Kulon dalam peta WUP

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 mengatur Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Lampiran peta menandai area WUP dengan warna krem, sedangkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) menggunakan arsiran merah.

Peta itu juga mencantumkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dalam keputusan tersebut, Menteri ESDM menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan: WUP, WPR, dan WPN.

WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur, sesuai kewenangannya, untuk menetapkan WIUP. Wilayah usaha ini dapat mencakup pertambangan mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, serta batuan.

Artinya, warna WUP pada peta menunjukkan penataan wilayah yang dapat menjadi dasar proses berikutnya. Penetapan itu sendiri tidak berarti perusahaan atau pihak lain sudah memperoleh izin untuk memulai kegiatan pertambangan di perairan tersebut.

Batas taman nasional juga mencakup laut

Wilayah Taman Nasional Ujung Kulon tidak terbatas pada daratan. Peta wilayah kerja yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada 2025 memperlihatkan cakupan pengelolaan taman nasional meliputi perairan di sekitarnya.

Luas kawasan taman nasional tercatat 105.694,46 hektare. Sekitar 61.357 hektare berupa daratan, sedangkan 44.337 hektare lainnya merupakan perairan.

Perbedaan cakupan ini penting bagi pengelolaan kawasan. Perairan sekitar Ujung Kulon masuk dalam peta WUP, sementara wilayah kerja taman nasional juga menjangkau laut di sekitarnya. Peta WUP tidak dengan sendirinya mengubah status kawasan konservasi atau menghapus kebutuhan untuk memenuhi ketentuan perizinan.

Keputusan ESDM juga menjelaskan fungsi dua kategori lainnya. WPR menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat sesuai kriteria dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruhnya setelah statusnya diubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), dengan tetap memenuhi ketentuan.

Bagi masyarakat dan pengelola kawasan di Pandeglang, perbedaan antara penetapan wilayah dan izin usaha menentukan apa yang benar-benar telah diputuskan. Peta tersebut mencatat perairan sekitar taman nasional dalam WUP, tetapi kegiatan pertambangan belum dapat berjalan hanya karena area itu tercantum di dalamnya.

Langkah berikutnya bergantung pada penetapan WIUP, proses perizinan, dan pemenuhan persyaratan yang berlaku sebelum usaha pertambangan dapat dilakukan.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya