JAKARTA — Menteri HAM Natalius Pigai menilai rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon perlu dikaji matang karena ia mencurigai adanya kepentingan bisnis. Ia menyampaikan kekhawatiran itu kepada wartawan pada Selasa (17/11/2026).
Pigai meminta pemerintah memastikan pemindahan satwa tidak merusak habitat, mengganggu ekosistem, atau mengorbankan warga lokal yang tinggal di sekitar kawasan Ujung Kulon, Banten. Keputusan relokasi dapat berdampak langsung pada kelangsungan hidup badak Jawa dan kehidupan masyarakat sekitar.
Pemindahan badak Jawa harus terukur
Pigai mengaitkan kekhawatirannya dengan pengalaman menangani kasus saat menjadi komisioner Komnas HAM. Menurut dia, pemindahan masyarakat maupun satwa dapat berkaitan dengan proyek bisnis yang masuk ke suatu kawasan.
“Kalau memindahkan hewan berarti ada proyek yang mau masuk. Ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM yang nangani kasus ya. Sampai sekarang saya masih nangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis,” kata Pigai.
Pernyataan itu merupakan penilaian Pigai, bukan kesimpulan bahwa rencana pemindahan badak Jawa telah terbukti didorong kepentingan bisnis. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan alasan dan dampak rencana tersebut sebelum mengambil keputusan.
“Pemindahan badak Jawa ke tempat mana pun itu harus terukur. Harus terukur, ya. Karena ya hewan atau makhluk hidup itu memiliki hubungan relasi langsung dengan milieu (lingkungan) di mana dia hidup,” ujarnya.
Bagi warga sekitar, perhatian Pigai tertuju pada kemungkinan relokasi satwa diikuti perubahan yang mengusik kehidupan masyarakat. Ia meminta pemerintah melindungi warga agar mereka tidak tersingkir dari lingkungan tempat tinggalnya karena proyek atau kebijakan di kawasan tersebut.
Pigai soroti habitat badak Jawa dan warga lokal
Pigai juga menilai pemindahan tidak otomatis menjamin badak dapat berkembang biak di lokasi baru. Ia mencontohkan burung cendrawasih yang menurutnya belum tentu berkembang baik di tempat konservasi di Pulau Jawa maupun di luar habitat alaminya.
“Karena kalau kita pindahkan Badak Jawa itu dari tempat habitatnya, jangan-jangan tidak berkembang. Tidak berkembang,” kata Pigai.
Ia menyebut cendrawasih berkembang di alam bebas, termasuk di Papua, sementara keberhasilan perkembangbiakan di tempat konservasi belum tentu terjamin. Perbandingan itu ia gunakan untuk mengingatkan bahwa pemindahan satwa perlu memperhitungkan kecocokan lingkungan, bukan hanya ketersediaan tempat konservasi.
Pigai turut meminta pemerintah menjaga kelestarian alam di Ujung Kulon. Ia mengatakan kawasan tersebut mendapat perhatian internasional terkait penyelamatan ekosistem dan keanekaragaman hayati.
“Yang ketiga, kelestarian masyarakat. Bagaimana melindungi, memproteksi masyarakat lokal yang hidup di Ujung Kulon. Perlindungan terhadap mereka. Jangan sampai mereka disingkirkan, digeserkan karena ada faktor A atau faktor B, faktor C,” katanya.
Pigai juga menyinggung ancaman yang dapat dihadapi habitat badak, termasuk erupsi Gunung Krakatau. Namun, ia mengatakan dirinya jarang mendengar kabar bahwa badak Jawa di Ujung Kulon terancam akibat erupsi tersebut.
Ia meminta rencana pemindahan mempertimbangkan kelangsungan hidup satwa, kondisi lingkungan, dan hak masyarakat lokal secara bersamaan. Pigai menegaskan, “Jangan sampai mereka disingkirkan, digeserkan karena ada faktor A atau faktor B, faktor C.”










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah