Rabu, 18 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Irjen Eko Hadi Dipecat Polri, Minta Maaf dan Ajukan Banding

Irjen Eko Hadi Santoso jalani sidang KKEP pemecatan Polri
Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang KKEP di Gedung Divpropam Polri, Jakarta

Trunoyudo menegaskan proses penegakan kode etik dilakukan dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut dia, Polri tidak memberi toleransi kepada personel yang menyalahgunakan wewenang.

“Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujarnya.

Dia menambahkan, asas equality before the law menjadi pegangan, sehingga setiap anggota dinilai sama di mata hukum tanpa melihat pangkat maupun jabatan.

Banding jadi langkah berikutnya

Atas putusan itu, Eko langsung mengajukan banding. Langkah serupa sebelumnya ditempuh Ahrie Sonta Nasution setelah dijatuhi sanksi pemecatan.

“Sebagai putusan sidang KKEP, dan atas putusan tersebut, pelanggar EH menyatakan banding,” kata Trunoyudo.

Banding membuat status pemecatan belum berkekuatan final. Namun sanksi etika perbuatan tercela sudah melekat pada diri Eko, dan proses banding akan menentukan apakah PTDH itu dipertahankan atau dianulir.

Perkara ini menyangkut penyadapan, tindakan yang langsung bersinggungan dengan rasa aman warga. Ketika akses operasional Bareskrim dipakai untuk kepentingan pribadi, kepercayaan publik terhadap aparat yang seharusnya melindungi justru jadi taruhannya.

Bagi internal Polri, putusan ini menjadi ujian konsistensi. Pemecatan perwira bintang dua dengan sembilan saksi menunjukkan komisi tidak memandang pangkat. Tapi banding akan diperhatikan publik untuk melihat apakah prinsip itu bertahan sampai putusan akhir.

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →