JAKARTA — Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II belum mengalami pembaruan substantif sejak 2023. Padahal kebutuhan kompetensi pemimpin birokrasi terus berubah, terutama soal kepemimpinan digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), dan pengambilan keputusan berbasis data.
Temuan itu muncul dalam proyek perubahan bertajuk “Transformasi Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan melalui Pembaharuan Kurikulum PKN Tingkat II” yang disusun Kepala Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik pada Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan LAN RI, Iih Faihaah, saat mengikuti PKN Tingkat II Angkatan XXX Tahun 2026.
Iih mengusulkan pembaruan ekosistem pembelajaran kepemimpinan lewat dua langkah utama: penyesuaian desain kurikulum dan penyelarasan regulasi penyelenggaraan pelatihan. Tujuannya satu, memastikan pengembangan kompetensi ASN menjawab kebutuhan organisasi pemerintahan dan tantangan masa depan.
Kurikulum lama dinilai terlalu kaku
Persoalannya bukan sekadar isi materi. Penyelenggaraan pelatihan masih mengacu pada Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 juncto Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022, yang mengatur struktur kurikulum dan alokasi waktu secara relatif kaku.
Sementara itu, tekanan di lapangan makin beragam. Iih menyebut perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, dan kompleksitas persoalan pemerintahan menuntut pemimpin birokrasi menguasai kompetensi yang jauh lebih beragam daripada sekadar kemampuan manajerial.
Pemimpin ASN, dalam rancangan proyek itu, perlu menguasai kepemimpinan digital, memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan, serta membangun kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan publik. Tiga hal yang tidak selalu masuk dalam desain pelatihan yang berlaku sekarang.
Era BANI dan tuntutan kepemimpinan adaptif
Iih memakai istilah era BANI, yaitu singkatan dari Brittle, Anxious, Non-linear, dan Incomprehensible — gambaran dunia yang rapuh, cemas, tidak berjalan lurus, dan sulit dipahami. Dalam kondisi seperti itu, tantangan pemerintahan menjadi semakin kompleks dan sulit diprediksi.
Transformasi digital, pemanfaatan AI, analisis big data, serta tuntutan kebijakan berbasis bukti membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang lebih adaptif. Bukan hanya pemimpin yang bisa mengelola anggaran dan program, tapi juga yang mampu membaca data dan bergerak cepat saat keadaan berubah.
Kesenjangan ini yang ingin ditutup lewat pembaruan kurikulum. Iih menilai pembaruan regulasi dan desain pembelajaran harus berjalan bersama. Tanpa itu, pelatihan berisiko menghasilkan pemimpin yang siap menghadapi persoalan tahun lalu, bukan tantangan yang sedang berjalan sekarang.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah