JAKARTA — Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II belum mengalami pembaruan substantif sejak 2023. Padahal kebutuhan kompetensi pemimpin birokrasi terus berubah, terutama soal kepemimpinan digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), dan pengambilan keputusan berbasis data.
Temuan itu muncul dalam proyek perubahan bertajuk “Transformasi Pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan melalui Pembaharuan Kurikulum PKN Tingkat II” yang disusun Kepala Subdirektorat Kepesertaan dan Akademik pada Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan LAN RI, Iih Faihaah, saat mengikuti PKN Tingkat II Angkatan XXX Tahun 2026.
Iih mengusulkan pembaruan ekosistem pembelajaran kepemimpinan lewat dua langkah utama: penyesuaian desain kurikulum dan penyelarasan regulasi penyelenggaraan pelatihan. Tujuannya satu, memastikan pengembangan kompetensi ASN menjawab kebutuhan organisasi pemerintahan dan tantangan masa depan.
Kurikulum lama dinilai terlalu kaku
Persoalannya bukan sekadar isi materi. Penyelenggaraan pelatihan masih mengacu pada Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 juncto Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022, yang mengatur struktur kurikulum dan alokasi waktu secara relatif kaku.
Sementara itu, tekanan di lapangan makin beragam. Iih menyebut perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, dan kompleksitas persoalan pemerintahan menuntut pemimpin birokrasi menguasai kompetensi yang jauh lebih beragam daripada sekadar kemampuan manajerial.
Pemimpin ASN, dalam rancangan proyek itu, perlu menguasai kepemimpinan digital, memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan, serta membangun kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan publik. Tiga hal yang tidak selalu masuk dalam desain pelatihan yang berlaku sekarang.
Era BANI dan tuntutan kepemimpinan adaptif
Iih memakai istilah era BANI, yaitu singkatan dari Brittle, Anxious, Non-linear, dan Incomprehensible — gambaran dunia yang rapuh, cemas, tidak berjalan lurus, dan sulit dipahami. Dalam kondisi seperti itu, tantangan pemerintahan menjadi semakin kompleks dan sulit diprediksi.
Transformasi digital, pemanfaatan AI, analisis big data, serta tuntutan kebijakan berbasis bukti membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang lebih adaptif. Bukan hanya pemimpin yang bisa mengelola anggaran dan program, tapi juga yang mampu membaca data dan bergerak cepat saat keadaan berubah.
Kesenjangan ini yang ingin ditutup lewat pembaruan kurikulum. Iih menilai pembaruan regulasi dan desain pembelajaran harus berjalan bersama. Tanpa itu, pelatihan berisiko menghasilkan pemimpin yang siap menghadapi persoalan tahun lalu, bukan tantangan yang sedang berjalan sekarang.
Uji coba di PKN Tingkat I belum diikuti jenjang II
Dorongan pembaruan sebenarnya sudah muncul di jenjang lain. Keputusan Kepala LAN Nomor 183 Tahun 2026 mengatur uji coba kurikulum PKN Tingkat I. Namun menurut Iih, keputusan itu belum diikuti penyesuaian kurikulum pada jenjang PKN Tingkat II.
Ketimpangan itu menjadi salah satu alasan proyek perubahan ini disusun. Ada dua jalur yang harus diperbaiki berbarengan: desain kurikulum yang lebih lentur dan regulasi penyelenggaraan yang tidak mengunci alokasi waktu terlalu ketat.
Bagi peserta pelatihan, perbedaan ini terasa langsung. Struktur kurikulum yang kaku membatasi ruang untuk materi baru seperti analisis data, literasi AI, dan simulasi kolaborasi lintas instansi. Padahal materi semacam itu yang paling dekat dengan pekerjaan sehari-hari seorang pejabat birokrasi.
Dampak ke ASN dan layanan publik
Pembaruan kurikulum bukan urusan internal lembaga pelatihan. Peserta PKN Tingkat II adalah pejabat yang akan memimpin unit kerja di kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga publik. Cara mereka mengambil keputusan menentukan kecepatan layanan yang diterima warga.
Bila pelatihan tidak diperbarui, kesenjangan kompetensi bisa terbawa ke meja kerja. Kebijakan yang seharusnya berbasis data bisa tetap disusun dengan cara lama. Koordinasi lintas instansi pun berjalan lambat karena tidak dilatih sejak awal.
Sebaliknya, desain pembelajaran yang lebih adaptif memberi bekal yang lebih dekat dengan kenyataan di lapangan. Pejabat bisa lebih siap menghadapi situasi tak terduga, termasuk saat layanan publik dituntut serba cepat dan transparan.
Langkah berikutnya bergantung pada seberapa cepat usulan ini dibahas dalam proses regulasi. Proyek perubahan dalam PKN Tingkat II memang dirancang agar peserta menghasilkan gagasan yang bisa dijalankan, bukan berhenti sebagai dokumen pelatihan. Pembaruan kurikulum PKN Tingkat II kini menunggu ujian yang sama: masuk ke dalam aturan yang mengikat penyelenggaraan pelatihan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah