Bagi warga, keberadaan paralegal di tingkat desa memperpendek jarak ke bantuan hukum. Persoalan seperti sengketa tanah, warisan, atau perjanjian sederhana bisa lebih dulu dibahas di lingkungan sendiri, tanpa harus langsung berperkara di pengadilan.
“Harapannya, peran DPRD semakin kuat dalam menghadirkan regulasi pelindungan Kekayaan Intelektual dan memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat,” ujar Morina.
DPRD Bintan siapkan pembahasan anggaran
Ketua DPRD Bintan Fiven Sumanti menyambut positif usulan pembentukan Perda Kekayaan Intelektual. Menurutnya, regulasi itu memberi jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat.
Fiven menyampaikan usulan Perda tersebut akan diprioritaskan masuk dalam pembahasan anggaran perubahan yang dijadwalkan pada Februari 2027.
“Kolaborasi yang berkelanjutan antara Kemenkum Kepri dan DPRD Bintan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata sekaligus mendorong peningkatan daya saing potensi daerah,” kata Fiven.
Bagi pelaku usaha dan perajin di Bintan, Perda itu berarti payung hukum yang lebih jelas saat produk mereka hendak didaftarkan, dipasarkan, atau menghadapi klaim dari pihak lain. Perlindungan atas nama seperti Salak Sari Intan Bintan dan Batik Manes juga menjaga nilai produk khas daerah tetap melekat pada Bintan, bukan diambil pihak luar.
Jika masuk pembahasan anggaran perubahan Februari 2027, pembentukan Perda Kekayaan Intelektual Bintan masih melewati tahapan kajian dan pembahasan bersama DPRD. Kanwil Kemenkum Kepri menyatakan siap mendampingi proses tersebut, sejalan dengan perluasan akses bantuan hukum lewat 51 Posbankum yang sudah berjalan di Bintan.
“Harapannya, peran DPRD semakin kuat dalam menghadirkan regulasi pelindungan Kekayaan Intelektual dan memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat,” ujar Morina.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah