Rabu, 18 November 2026 WIB
DAERAH

Kemenkum Kepri Minta DPRD Bintan Sahkan Perda Kekayaan Intelektual

Kemenkum Kepri Minta DPRD Bintan Sahkan Perda Kekayaan Intelektual
Kemenkum Kepri Minta DPRD Bintan Sahkan Perda Kekayaan Intelektual

TANJUNGPINANG — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual kepada DPRD Kabupaten Bintan. Usulan itu disampaikan dalam audiensi dengan pimpinan DPRD Bintan, Selasa, dengan alasan Bintan punya potensi kekayaan intelektual yang belum sepenuhnya terlindungi.

Kepala Kanwil Kemenkum Kepri Morina menyebut Perda tersebut dibutuhkan sebagai landasan hukum untuk melindungi, melestarikan, dan mengoptimalkan nilai ekonomi kekayaan intelektual masyarakat Bintan.

Dua potensi indikasi geografis di Bintan

Menurut Morina, saat ini ada dua potensi Indikasi Geografis di Bintan. Salak Sari Intan Bintan sudah resmi terdaftar, sedangkan Batik Manes masih dalam proses pencatatan.

“Saat ini, terdapat dua potensi Indikasi Geografis, yakni Salak Sari Intan Bintan yang telah resmi terdaftar, serta Batik Manes yang masih dalam proses pencatatan,” kata Morina di Kantor DPRD setempat.

Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya. Bagi daerah, status itu bisa menjadi pembeda produk lokal di pasar sekaligus alat perlindungan dari peniruan.

Morina juga menyampaikan pemerintah melalui Kementerian Hukum RI telah memberi kemudahan pendaftaran kekayaan intelektual. Salah satunya tarif Rp0 untuk pencatatan Hak Cipta karya lagu dan/atau musik.

Kemudahan itu dinilai penting agar pelaku usaha kecil dan seniman di daerah tidak terkendala biaya saat mendaftarkan karyanya. Pendaftaran yang murah membuka jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan hukum atas karya dan produk khas daerahnya.

Pos bantuan hukum di 51 desa dan kelurahan

Dalam audiensi itu, Kanwil Kemenkum Kepri dan DPRD Bintan juga membahas perkembangan layanan pos bantuan hukum (Posbankum). Layanan ini sudah terbentuk di 51 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan, bagian dari 419 Posbankum di wilayah Provinsi Kepri.

Morina mengatakan layanan Posbankum diperkuat oleh peran paralegal. Mereka membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa dan kelurahan, dengan dukungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di bawah binaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Bagi warga, keberadaan paralegal di tingkat desa memperpendek jarak ke bantuan hukum. Persoalan seperti sengketa tanah, warisan, atau perjanjian sederhana bisa lebih dulu dibahas di lingkungan sendiri, tanpa harus langsung berperkara di pengadilan.

“Harapannya, peran DPRD semakin kuat dalam menghadirkan regulasi pelindungan Kekayaan Intelektual dan memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat,” ujar Morina.

DPRD Bintan siapkan pembahasan anggaran

Ketua DPRD Bintan Fiven Sumanti menyambut positif usulan pembentukan Perda Kekayaan Intelektual. Menurutnya, regulasi itu memberi jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat.

Fiven menyampaikan usulan Perda tersebut akan diprioritaskan masuk dalam pembahasan anggaran perubahan yang dijadwalkan pada Februari 2027.

“Kolaborasi yang berkelanjutan antara Kemenkum Kepri dan DPRD Bintan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata sekaligus mendorong peningkatan daya saing potensi daerah,” kata Fiven.

Bagi pelaku usaha dan perajin di Bintan, Perda itu berarti payung hukum yang lebih jelas saat produk mereka hendak didaftarkan, dipasarkan, atau menghadapi klaim dari pihak lain. Perlindungan atas nama seperti Salak Sari Intan Bintan dan Batik Manes juga menjaga nilai produk khas daerah tetap melekat pada Bintan, bukan diambil pihak luar.

Jika masuk pembahasan anggaran perubahan Februari 2027, pembentukan Perda Kekayaan Intelektual Bintan masih melewati tahapan kajian dan pembahasan bersama DPRD. Kanwil Kemenkum Kepri menyatakan siap mendampingi proses tersebut, sejalan dengan perluasan akses bantuan hukum lewat 51 Posbankum yang sudah berjalan di Bintan.

“Harapannya, peran DPRD semakin kuat dalam menghadirkan regulasi pelindungan Kekayaan Intelektual dan memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat,” ujar Morina.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →