Rabu, 18 November 2026 WIB
NASIONAL

64 Pekerja Krakatau Steel Kini Punya Status PKWT dan BPJS

64 Pekerja Krakatau Steel Kini Punya Status PKWT dan BPJS
64 Pekerja Krakatau Steel Kini Punya Status PKWT dan BPJS

JAKARTA — Sebanyak 64 pekerja PT Krakatau Steel akhirnya mendapat kejelasan status kerja, penyesuaian upah, dan kepesertaan BPJS per 13 November 2026. Kepastian itu datang setelah DPR memfasilitasi komunikasi antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan perwakilan Serikat Pekerja Krakatau Steel di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026) pagi. Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI Kawendra Lukistian ikut mendampingi.

Mayoritas dari 64 pekerja itu sudah bekerja sekitar delapan tahun tanpa kejelasan hubungan kerja. Persoalan upah, jaminan sosial, dan pembayaran lembur menumpuk di tengah ketidakpastian status mereka.

Status PKWT jadi titik terang

Anggia menjelaskan, pimpinan DPR bersama Komisi VI mengawal persoalan ini selama kurang lebih satu bulan melalui komunikasi dengan serikat pekerja dan manajemen.

“Bersama Pak Dasco, kami memfasilitasi penyelesaian persoalan ini. Per 13 November, sebanyak 64 pekerja mendapatkan kepastian status PKWT, penyesuaian upah, dan kepesertaan BPJS,” ujar Anggia.

PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak kerja dengan durasi yang ditetapkan dan bukan status karyawan tetap. Bagi pekerja Krakatau Steel, status ini menjadi pijakan pertama setelah bertahun-tahun bekerja tanpa payung hukum yang jelas.

Anggia menegaskan perusahaan tetap wajib memenuhi hak-hak normatif pekerja. Ia berharap ke depan mereka bisa diangkat menjadi karyawan tetap. “Saya bersama Pak Dasco akan terus mengawal prosesnya,” tegasnya.

Pekerja sempat diberhentikan sepihak

Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR, khususnya Dasco, dan Komisi VI. Menurut dia, fasilitasi itu mempercepat penyelesaian masalah.

“Fasilitasi ini membantu mempercepat penyelesaian sehingga 64 pekerja yang sebelumnya diberhentikan secara sepihak dapat bekerja kembali,” ujar Sunarno.

Sunarno juga mengapresiasi langkah DPR yang membuat para pekerja kembali bekerja dan serikat pekerja kembali beraktivitas. Sebelumnya, kata dia, pemutusan hubungan kerja sepihak membuat keduanya terhenti.

Bagi lingkungan kerja di kawasan industri baja, kasus ini menyoroti praktik kerja bertahun-tahun tanpa kontrak jelas. Pekerja dengan masa kerja panjang umumnya rentan kehilangan hak lembur dan jaminan sosial karena status mereka tidak pernah dipastikan.

DPR menyatakan komitmen menindaklanjuti aspirasi pekerja. Pimpinan dewan ingin memastikan penguatan industri nasional berjalan seiring dengan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Permasalahan 64 pekerja Krakatau Steel sebelumnya mencuat lewat KASBI dan Serikat Pekerja Krakatau Steel. Dua organisasi itu membawa aspirasi pekerja ke parlemen hingga akhirnya duduk satu meja dengan manajemen.

Satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah: status karyawan tetap bagi 64 pekerja tersebut. Anggia menyebut hal itu sebagai harapan ke depan, bukan hasil yang sudah dikantongi.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya