JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) meminta pemerintah berpikir hati-hati soal rencana menguasai 70% tambang di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sudah memberi instruksi ke jajaran menteri, terutama Menteri ESDM, agar minimal 70% dari semua izin tambang atau IUP dinikmati negara.
IMA menilai angka itu perlu dibahas dengan mempertimbangkan karakter industri tambang. Sektor ini butuh modal besar, berisiko tinggi, dan siklus investasinya panjang. Dampaknya bukan cuma ke perusahaan tambang, tetapi juga ke pemasok, pekerja, dan daerah tempat tambang beroperasi.
Kontribusi tambang tak hanya pajak
Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, mengatakan industri pertambangan memberi kontribusi ekonomi yang luas. Kontribusi itu datang dari pajak, royalti, dividen, dan laba perusahaan. Tapi ada juga belanja domestik, lapangan kerja, pengadaan barang dan jasa, serta aktivitas ekonomi di sepanjang rantai pasok.
Menurut Sari, lebih dari 80% total belanja perusahaan tambang mengalir ke dalam negeri. Uang itu dipakai untuk pengadaan barang dan jasa, gaji pekerja, pajak, royalti, pajak daerah, sampai berbagai kewajiban lain. Semua itu ikut menggerakkan ekonomi domestik dan memperkuat rantai pasok nasional.
“Besarnya manfaat pertambangan berbanding lurus dengan kemampuan tambang untuk terus beroperasi secara layak, aman, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, optimalisasi manfaat bagi negara perlu dirancang secara terukur agar tetap menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri pertambangan nasional,” kata Sari dalam siaran pers pada Rabu (18/11).
IMA menilai pembahasan target 70% sebaiknya melihat seluruh kontribusi itu, bukan hanya penerimaan fiskal atau laba perusahaan. Sebab, banyak nilai ekonomi dari tambang yang tidak tercermin di dua pos tersebut.
Risiko geologi sampai harga komoditas
Industri tambang menuntut investasi besar sejak tahap eksplorasi hingga produksi. Perusahaan juga menghadapi risiko geologi, operasional, pasar, dan perubahan harga komoditas yang bisa mengubah keekonomian proyek. Siklus manfaatnya jangka panjang, sehingga tidak seluruh kontribusinya bisa dinilai dalam hitungan satu tahun.
“Dalam menerjemahkan target 70%, IMA mendorong agar penilaian mencakup seluruh manfaat dan kontribusi yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan, dengan mempertimbangkan karakteristik industri yang memiliki siklus investasi dan manfaat ekonomi jangka panjang sehingga tidak seluruh kontribusinya dapat dinilai dalam rentang waktu satu tahun,” ujar Sari.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah