JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) meminta pemerintah berpikir hati-hati soal rencana menguasai 70% tambang di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sudah memberi instruksi ke jajaran menteri, terutama Menteri ESDM, agar minimal 70% dari semua izin tambang atau IUP dinikmati negara.
IMA menilai angka itu perlu dibahas dengan mempertimbangkan karakter industri tambang. Sektor ini butuh modal besar, berisiko tinggi, dan siklus investasinya panjang. Dampaknya bukan cuma ke perusahaan tambang, tetapi juga ke pemasok, pekerja, dan daerah tempat tambang beroperasi.
Kontribusi tambang tak hanya pajak
Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, mengatakan industri pertambangan memberi kontribusi ekonomi yang luas. Kontribusi itu datang dari pajak, royalti, dividen, dan laba perusahaan. Tapi ada juga belanja domestik, lapangan kerja, pengadaan barang dan jasa, serta aktivitas ekonomi di sepanjang rantai pasok.
Menurut Sari, lebih dari 80% total belanja perusahaan tambang mengalir ke dalam negeri. Uang itu dipakai untuk pengadaan barang dan jasa, gaji pekerja, pajak, royalti, pajak daerah, sampai berbagai kewajiban lain. Semua itu ikut menggerakkan ekonomi domestik dan memperkuat rantai pasok nasional.
“Besarnya manfaat pertambangan berbanding lurus dengan kemampuan tambang untuk terus beroperasi secara layak, aman, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, optimalisasi manfaat bagi negara perlu dirancang secara terukur agar tetap menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri pertambangan nasional,” kata Sari dalam siaran pers pada Rabu (18/11).
IMA menilai pembahasan target 70% sebaiknya melihat seluruh kontribusi itu, bukan hanya penerimaan fiskal atau laba perusahaan. Sebab, banyak nilai ekonomi dari tambang yang tidak tercermin di dua pos tersebut.
Risiko geologi sampai harga komoditas
Industri tambang menuntut investasi besar sejak tahap eksplorasi hingga produksi. Perusahaan juga menghadapi risiko geologi, operasional, pasar, dan perubahan harga komoditas yang bisa mengubah keekonomian proyek. Siklus manfaatnya jangka panjang, sehingga tidak seluruh kontribusinya bisa dinilai dalam hitungan satu tahun.
“Dalam menerjemahkan target 70%, IMA mendorong agar penilaian mencakup seluruh manfaat dan kontribusi yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan, dengan mempertimbangkan karakteristik industri yang memiliki siklus investasi dan manfaat ekonomi jangka panjang sehingga tidak seluruh kontribusinya dapat dinilai dalam rentang waktu satu tahun,” ujar Sari.
Asosiasi itu mendorong agar pembahasan angka 70% dimulai dari pemetaan seluruh kontribusi industri kepada negara, masyarakat, dan perekonomian nasional. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tetap menjaga iklim investasi.
“IMA mendorong agar pembahasan angka 70% diawali dengan pemetaan seluruh kontribusi yang telah diberikan industri kepada negara, masyarakat, dan perekonomian nasional,” kata Sari.
Prabowo: bila perlu dikuasai sahamnya
Instruksi Prabowo disampaikan saat Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu. Ia beralasan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.
“Saya beri instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo, dikutip Senin (16/11).
Dari sisi pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai negara sudah menerima manfaat ekonomi besar dari tambang mineral dan batu bara. Setoran itu berupa pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga devisa hasil ekspor.
Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo, Hendra Sinadia, merinci setoran perusahaan tambang. Ada pajak penghasilan (PPh) perorangan dan badan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Ada pula PNBP lewat royalti dan dead rent atau iuran tetap.
“Manfaat moneter dari devisa hasil ekspor, ketahanan energi, industrialisasi, pembangunan daerah dan kewilayahan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Untuk kontribusi dari penerimaan negara, baik berupa pajak seperti PPh, PPN, PBB, atau PNBP berupa royalti, dead-rent dan lain-lain, porsi negara relatif cukup besar,” kata Hendra lewat pesan singkat, Senin (16/11).
Bagi daerah tambang, perubahan aturan kepemilikan berdampak langsung ke pendapatan asli daerah dan lapangan kerja. Perusahaan yang merasa risiko investasinya naik cenderung menahan ekspansi. Ujungnya, penerimaan negara yang justru dikurangi bisa ikut tergerus.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah