Rabu, 18 November 2026 WIB
EKONOMI

KPPN Muara Bungo Bekali Satuan Kerja Hadapi Akhir Tahun Anggaran 2026

KPPN Muara Bungo Bekali Satuan Kerja Hadapi Akhir Tahun Anggaran 2026
KPPN Muara Bungo Bekali Satuan Kerja Hadapi Akhir Tahun Anggaran 2026

MUARA BUNGO — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Muara Bungo menggelar sosialisasi Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran (LLAT) 2026 pada 14 Oktober 2026 di Aula KPPN Muara Bungo. Kegiatan itu diikuti perwakilan seluruh satuan kerja mitra KPPN Muara Bungo.

Sosialisasi ini jadi bekal bagi satuan kerja sebelum memasuki periode paling sibuk dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Di fase itu, target realisasi anggaran harus dikejar tanpa mengorbankan kepatuhan aturan dan kualitas pertanggungjawaban.

Kebijakan LLAT 2026 sendiri diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-9/PB/2026. Aturan ini menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah untuk menuntaskan pelaksanaan anggaran secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menerbitkan pedoman teknis tersebut secara konsisten setiap tahun. Tujuannya menciptakan keseragaman pelaksanaan di lapangan.

Ada alasan mendesak di balik pedoman ini. Transaksi keuangan menumpuk tajam pada penghujung tahun. Tanpa perencanaan rapi, penumpukan pekerjaan dan pencairan anggaran bisa berujung pada kendala administratif.

Tagihan kontraktual jadi perhatian utama

Dalam sosialisasi, pembahasan diarahkan pada aspek yang paling sering menimbulkan persoalan. Salah satunya penyelesaian tagihan atas pekerjaan kontraktual maupun nonkontraktual.

Satuan kerja diminta memastikan seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak. Dokumen administrasi pendukungnya harus lengkap dan valid, lalu diproses lewat mekanisme pembayaran yang berlaku.

Rangkaiannya panjang. Mulai dari pendaftaran data kontrak, penyelesaian prestasi pekerjaan, pengajuan tagihan, hingga penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Setiap tahap punya tenggat yang telah ditetapkan. Keterlambatan di satu titik bisa menghambat pembayaran kepada pihak ketiga, sekaligus memperbesar risiko pemerintah telat menyelesaikan kewajibannya.

Selain belanja, penatausahaan penerimaan negara ikut dibahas. Satuan kerja wajib memastikan seluruh penerimaan yang menjadi kewenangannya telah dicatat, disetorkan, dan ditatausahakan sesuai ketentuan.

Koordinasi dengan bank persepsi dan pihak terkait lain diperlukan agar tidak ada penerimaan yang belum terselesaikan atau belum tercatat semestinya. Ketertiban di sisi ini menjaga keakuratan data keuangan pemerintah.

Uang persediaan dan peran bendahara

Aspek pengelolaan kas mendapat porsi khusus. Satuan kerja diharapkan mengendalikan penggunaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP).

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair