Rabu, 18 November 2026 WIB
EKONOMI

Kapolri Data IUP usai Prabowo Minta 70% Hasil Tambang ke Negara

Kapolri Data IUP usai Prabowo Minta 70% Hasil Tambang ke Negara
Kapolri Data IUP usai Prabowo Minta 70% Hasil Tambang ke Negara

JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyiapkan Bareskrim Polri dan Baintelkam untuk mendata Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Langkah itu menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta minimal 70% hasil tambang dinikmati negara.

Pendataan IUP akan dipakai menentukan tambang mana yang masuk prioritas penertiban. Suyudi menegaskan jajarannya tidak akan ragu menindak praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara.

“Itu tentunya nanti akan di data dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan mendata mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi di Mabes Polri, Rabu (18/11/2026).

Menurut Suyudi, tambang yang beroperasi tanpa izin menjadi sasaran utama. “Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” tegasnya.

Perintah Prabowo sendiri disampaikan dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu pada Sabtu (14/11/2026). Saat itu Prabowo menyatakan semua IUP harus memastikan minimal 70% hasil tambang dinikmati negara, dan bila perlu negara turut menguasai saham perusahaan tambang.

Investasi legal tetap dikawal

Suyudi memberi jaminan kepada perusahaan tambang yang beroperasi sesuai aturan. Polri, ujarnya, justru akan mengawal mereka agar iklim investasi sektor pertambangan tetap terjaga.

“Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung,” kata Suyudi.

Ia membedakan tegas dua kelompok. Pengusaha yang menaati hukum mendapat pendampingan, sementara pihak yang mengganggu dan tidak punya dasar hukum akan ditertibkan bersama-sama.

“Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan,” tandasnya.

DPR dukung, contohkan Rusia dan China

Dukungan datang dari Komisi XII DPR. Anggota Komisi XII dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar, menilai arahan Prabowo bisa mengembalikan penguasaan kekayaan sumber daya alam (SDA) ke kepentingan nasional.

Gunhar menyoroti praktik pengelolaan tambang yang selama ini dinilai belum sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat. “Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Halaman:12Semua Halaman

(FI)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair