Rabu, 18 November 2026 WIB
EKONOMI

Kapolri Data IUP usai Prabowo Minta 70% Hasil Tambang ke Negara

Kapolri Data IUP usai Prabowo Minta 70% Hasil Tambang ke Negara
Kapolri Data IUP usai Prabowo Minta 70% Hasil Tambang ke Negara

Ia mencontohkan Rusia dan China sebagai negara yang menempatkan negara di jantung sektor strategis. Di Rusia, perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft disebut sebagai contoh keterlibatan negara, ditopang instrumen fiskal berupa pajak ekstraksi mineral dan pungutan atas keuntungan sumber daya alam.

Untuk China, Gunhar menyebut model penguasaan negara bahkan lebih besar. Banyak perusahaan tambang terbesar di sana tercatat dengan rata-rata kepemilikan pemerintah sekitar 78%.

“Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis,” katanya.

Prabowo: sudah puluhan tahun untung dibawa keluar

Dalam pidatonya di Palu, Prabowo menegaskan penguasaan alat produksi merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyebut kekayaan negara bertahun-tahun hanya dikeruk investor tanpa manfaat berarti bagi rakyat.

“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo.

Pintu bagi modal tetap dibuka. Menurut Prabowo, investor boleh menanam modal dan mengambil kembali investasinya, tetapi setelah itu keuntungan harus mayoritas dinikmati bangsa Indonesia.

“Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya,” ucapnya.

Prabowo juga menyindir pengusaha yang mengaku warga negara Indonesia saat mengurus IUP, HGU, maupun HTI ke bupati, gubernur, atau menteri. Begitu untung, menurutnya, keuntungan itu dibawa keluar dari Indonesia.

Apa artinya buat pelaku usaha dan daerah

Bagi perusahaan tambang yang izinnya lengkap, sinyal dari Polri memberi ruang usaha yang relatif aman. Pendataan IUP lebih diarahkan ke tambang tanpa izin, bukan ke pemegang konsesi legal.

Namun penertiban ini menyentuh langsung daerah penghasil mineral, tempat tambang ilegal kerap beroperasi berdampingan dengan permukiman warga. Setiap tambang yang ditutup berarti hilangnya sumber penghasilan bagi pekerja setempat, sekaligus peluang memulihkan penerimaan negara dari royalti yang selama ini bocor.

Bagi investor, pernyataan Kapolri soal pengawalan usaha legal menjadi penanda bahwa pengetatan tidak otomatis berarti penghentian investasi. Kepastian hukum di lapangan akan menentukan apakah target 70% itu tercapai tanpa membuat modal kabur.

Pemerintah belum merinci bentuk teknis dari skema 70% tersebut, termasuk apakah negara akan masuk lewat saham, royalti, atau instrumen fiskal lain. Yang jelas, pendataan IUP oleh Bareskrim dan Baintelkam menjadi langkah pertama yang akan menentukan siapa yang masuk daftar target penertiban berikutnya.

Halaman:12Semua Halaman

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair