JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyiapkan Bareskrim Polri dan Baintelkam untuk mendata Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Langkah itu menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta minimal 70% hasil tambang dinikmati negara.
Pendataan IUP akan dipakai menentukan tambang mana yang masuk prioritas penertiban. Suyudi menegaskan jajarannya tidak akan ragu menindak praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara.
“Itu tentunya nanti akan di data dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan mendata mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi di Mabes Polri, Rabu (18/11/2026).
Menurut Suyudi, tambang yang beroperasi tanpa izin menjadi sasaran utama. “Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” tegasnya.
Perintah Prabowo sendiri disampaikan dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu pada Sabtu (14/11/2026). Saat itu Prabowo menyatakan semua IUP harus memastikan minimal 70% hasil tambang dinikmati negara, dan bila perlu negara turut menguasai saham perusahaan tambang.
Investasi legal tetap dikawal
Suyudi memberi jaminan kepada perusahaan tambang yang beroperasi sesuai aturan. Polri, ujarnya, justru akan mengawal mereka agar iklim investasi sektor pertambangan tetap terjaga.
“Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung,” kata Suyudi.
Ia membedakan tegas dua kelompok. Pengusaha yang menaati hukum mendapat pendampingan, sementara pihak yang mengganggu dan tidak punya dasar hukum akan ditertibkan bersama-sama.
“Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan,” tandasnya.
DPR dukung, contohkan Rusia dan China
Dukungan datang dari Komisi XII DPR. Anggota Komisi XII dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar, menilai arahan Prabowo bisa mengembalikan penguasaan kekayaan sumber daya alam (SDA) ke kepentingan nasional.
Gunhar menyoroti praktik pengelolaan tambang yang selama ini dinilai belum sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat. “Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Ia mencontohkan Rusia dan China sebagai negara yang menempatkan negara di jantung sektor strategis. Di Rusia, perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft disebut sebagai contoh keterlibatan negara, ditopang instrumen fiskal berupa pajak ekstraksi mineral dan pungutan atas keuntungan sumber daya alam.
Untuk China, Gunhar menyebut model penguasaan negara bahkan lebih besar. Banyak perusahaan tambang terbesar di sana tercatat dengan rata-rata kepemilikan pemerintah sekitar 78%.
“Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis,” katanya.
Prabowo: sudah puluhan tahun untung dibawa keluar
Dalam pidatonya di Palu, Prabowo menegaskan penguasaan alat produksi merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyebut kekayaan negara bertahun-tahun hanya dikeruk investor tanpa manfaat berarti bagi rakyat.
“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo.
Pintu bagi modal tetap dibuka. Menurut Prabowo, investor boleh menanam modal dan mengambil kembali investasinya, tetapi setelah itu keuntungan harus mayoritas dinikmati bangsa Indonesia.
“Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya,” ucapnya.
Prabowo juga menyindir pengusaha yang mengaku warga negara Indonesia saat mengurus IUP, HGU, maupun HTI ke bupati, gubernur, atau menteri. Begitu untung, menurutnya, keuntungan itu dibawa keluar dari Indonesia.
Apa artinya buat pelaku usaha dan daerah
Bagi perusahaan tambang yang izinnya lengkap, sinyal dari Polri memberi ruang usaha yang relatif aman. Pendataan IUP lebih diarahkan ke tambang tanpa izin, bukan ke pemegang konsesi legal.
Namun penertiban ini menyentuh langsung daerah penghasil mineral, tempat tambang ilegal kerap beroperasi berdampingan dengan permukiman warga. Setiap tambang yang ditutup berarti hilangnya sumber penghasilan bagi pekerja setempat, sekaligus peluang memulihkan penerimaan negara dari royalti yang selama ini bocor.
Bagi investor, pernyataan Kapolri soal pengawalan usaha legal menjadi penanda bahwa pengetatan tidak otomatis berarti penghentian investasi. Kepastian hukum di lapangan akan menentukan apakah target 70% itu tercapai tanpa membuat modal kabur.
Pemerintah belum merinci bentuk teknis dari skema 70% tersebut, termasuk apakah negara akan masuk lewat saham, royalti, atau instrumen fiskal lain. Yang jelas, pendataan IUP oleh Bareskrim dan Baintelkam menjadi langkah pertama yang akan menentukan siapa yang masuk daftar target penertiban berikutnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah