Rabu, 18 November 2026 WIB
NASIONAL

Ribka Haluk: Jangan Asal Salin Perda dari Daerah Lain

Ribka Haluk
Ribka Haluk

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menyusun Peraturan Daerah (Perda) dengan menyalin produk hukum daerah lain. Ia menilai cara itu mengabaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Peringatan itu ia sampaikan saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurut Ribka, Perda yang lahir dari salin-tempel berisiko tidak menyentuh masalah nyata di daerah.

Ribka menyebut Perda sebagai salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, pembentukannya harus berangkat dari kebutuhan pembangunan dan karakteristik wilayah, bukan dari kebiasaan meniru regulasi daerah lain.

“Menurut Kementerian Dalam Negeri, bahwa ini merupakan sebuah sinergi yang kuat dalam rangka menghasilkan produk-produk atau regulasi daerah mulai dari hulu sampai hilir,” ujar Ribka di hadapan peserta dialog.

Bukan Sekadar Jumlah Regulasi

Ia menegaskan, tolok ukur keberhasilan pembentukan Perda bukan seberapa banyak regulasi yang dihasilkan. Yang lebih penting, kata Ribka, adalah seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

“Bagi saya ukuran keberhasilan pembentukan Perda bukan semata-mata berapa banyak regulasi yang dihasilkan, tetapi berapa besar manfaatnya bagi masyarakat kita,” tegasnya.

Karena itu, setiap Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) perlu didukung kajian akademis dan data yang memadai. Tanpa landasan itu, regulasi daerah sulit diterapkan secara efektif di lapangan.

Ribka juga menyoroti kapasitas sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan perundang-undangan di daerah. Ia menilai ketersediaan tenaga profesional, dukungan anggaran, dan kajian akademis menjadi bagian penting agar setiap regulasi punya dasar kuat.

Persoalan berikutnya adalah partisipasi publik. Ribka menekankan pelibatan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai formalitas dalam tahapan perencanaan. Partisipasi harus menjadi ruang nyata untuk menyerap aspirasi warga, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka.

Setiap lembaga punya peran sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah menjalankan kewenangan pembentukan regulasi, Kemendagri melakukan fasilitasi, Kementerian Hukum melaksanakan harmonisasi, sedangkan DPD RI menjalankan fungsi evaluasi.

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya