Rabu, 18 November 2026 WIB
NASIONAL

Ribka Haluk: Jangan Asal Salin Perda dari Daerah Lain

Ribka Haluk
Ribka Haluk

Pembagian peran itu, menurut Ribka, perlu ditopang koordinasi yang efektif. Tanpa koordinasi, proses pembentukan regulasi berpotensi tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perda Harus Dipahami Warga

Ribka juga meminta produk hukum yang sudah ditetapkan disosialisasikan secara luas. Tujuannya agar masyarakat dan pemangku kepentingan memahami isinya dan bisa melaksanakannya.

Dengan begitu, regulasi daerah tidak berhenti di tahap penetapan. Perda semestinya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Kami Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dan selalu dengan DPD RI dan juga Kementerian Hukum bagaimana kita melakukan koordinasi secara intens dengan memperhatikan semua aspirasi dari daerah,” ungkap Ribka.

Ia memastikan Kemendagri akan terus memperkuat koordinasi dengan DPD RI, Kementerian Hukum, dan pemerintah daerah untuk membangun ekosistem pembentukan produk hukum yang lebih baik.

Harapannya, Perda dan Perkada yang dihasilkan selaras dengan regulasi nasional, tetap mengakomodasi kekhasan daerah, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Bagi warga, kualitas Perda berdampak langsung pada urusan sehari-hari, mulai dari tata kelola retribusi, layanan publik, hingga pengelolaan sumber daya di tingkat kabupaten dan kota. Perda yang disalin mentah dari daerah lain berisiko memuat aturan yang tidak relevan, bahkan membebani pelaku usaha lokal.

Dialog nasional bersama BULD DPD RI sendiri menjadi ajang bagi daerah menyampaikan aspirasi sekaligus mengevaluasi produk hukum yang sudah berjalan.

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Hari Bela Negara 2026: Tanggal 19 Desember dan Maknanya