HMP Gibran: 120 Anggota DPR Bawa Usulan ke Paripurna

JAKARTA — HMP Gibran akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) setelah 120 anggota dari delapan fraksi menandatangani usulannya. Jumlah itu jauh melampaui syarat minimal 25 anggota dan tercatat dalam dokumen yang sudah direkapitulasi.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Paripurna dijadwalkan mulai sekitar pukul 10.00 WIB; sebelum itu, usulan akan diproses melalui pimpinan DPR dan mekanisme pembahasan di parlemen.

HMP Gibran melibatkan delapan fraksi

Saan menegaskan angka 120 merujuk pada anggota yang telah membubuhkan tanda tangan pada dokumen usulan, bukan sekadar menyatakan dukungan. Rekapitulasi DPR mencatat pengusul berasal dari PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra.

Rinciannya, 14 anggota berasal dari PDIP, 11 dari Golkar, 19 dari NasDem, 18 dari PKB, 28 dari PKS, satu dari PAN, 18 dari Demokrat, dan 11 dari Gerindra. Angka tersebut berjumlah 120 orang.

“Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Perbedaan antara jumlah anggota yang mendukung dan yang sudah menandatangani tampak pada Fraksi NasDem. Saan mengatakan seluruh 69 anggota fraksi itu sebelumnya sepakat mengajukan hak tersebut, tetapi dokumen yang masuk baru memuat 19 tanda tangan. Anggota lain masih dapat menyusul.

Perincian ini penting karena proses usulan dihitung dari dokumen yang ditandatangani. Dukungan politik yang disampaikan secara lisan tidak otomatis menambah jumlah pengusul dalam rekapitulasi resmi DPR.

Berikutnya dibahas di pimpinan DPR

Menurut Saan, syarat pengajuan HMP adalah dukungan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lintas fraksi. Dengan 120 tanda tangan dari delapan fraksi, usulan itu telah melewati ambang tersebut dan akan diteruskan melalui tahapan kelembagaan.

Usulan dijadwalkan dibawa terlebih dahulu ke rapat pimpinan DPR. Setelah itu, pembahasan dapat diteruskan ke Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus sebelum masuk agenda paripurna.

Hak menyatakan pendapat adalah mekanisme yang digunakan anggota DPR untuk menyampaikan sikap resmi melalui proses parlemen. Dalam perkara ini, usulan menyangkut polemik ijazah Gibran. Pembawaannya ke paripurna menandai tahapan pembahasan politik di DPR, bukan dengan sendirinya keputusan akhir mengenai polemik tersebut.

Perbedaan angka PAN muncul dalam pemberitaan yang berkembang pada hari yang sama. Rekapitulasi Saan mencatat satu anggota PAN telah menandatangani dokumen, sedangkan Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menyatakan 10 anggota fraksinya ikut dalam usulan.

Kedua angka itu mengacu pada keterangan berbeda: satu berdasarkan tanda tangan dalam rekapitulasi, satu lagi pada keikutsertaan yang disampaikan ketua fraksi.

Karena itu, angka yang menjadi dasar jadwal tindak lanjut DPR adalah 120 tanda tangan yang telah direkap. Saan memastikan usulan tersebut akan diproses dan dibawa ke paripurna sesuai agenda Kamis (12/11/2026).

“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR,” ujar Saan.