Hak Menyatakan Pendapat: 10 Anggota PAN Ikut

JAKARTA — Putri Zulkifli Hasan menyatakan 10 anggota Fraksi PAN DPR ikut mengusulkan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11). Pernyataan itu disampaikan Putri pada 11 November 2026 setelah muncul keterangan bahwa hanya satu anggota PAN yang mewakili fraksi dalam penyampaian usulan.

Jumlah anggota yang disebut ikut mengusulkan itu menjadi penegasan Fraksi PAN atas keterlibatannya dalam proses di DPR. Putri mengatakan usulan tersebut perlu dibahas melalui mekanisme konstitusional yang tersedia.

Hak Menyatakan Pendapat dan sikap PAN

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menjelaskan, Sarifuddin Sudding mewakili PAN saat penyampaian usulan. Namun, menurut Putri, keterwakilan dalam penyampaian tidak berarti hanya satu anggota fraksi yang ikut mengajukan hak tersebut.

“Tadi diwakilkan Ketua Fraksi PAN MPR RI Pak Sudding. Sebanyak 10 anggota Fraksi PAN ikut dalam usulan Hak Menyatakan Pendapat ini. Kami memandang bahwa persoalan yang berkembang perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR,” ujar Putri dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Hak menyatakan pendapat adalah hak konstitusional DPR yang penggunaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putri menekankan prosesnya perlu berjalan tertib, transparan, dan mengikuti mekanisme kelembagaan.

Ia menyebut DPR memiliki fungsi pengawasan dan tanggung jawab memberi ruang pembahasan bagi persoalan ketatanegaraan. Dalam konteks polemik ijazah Gibran, sikap PAN yang disampaikan Putri adalah agar persoalan diproses melalui jalur resmi parlemen.

Fraksi PAN mengikuti proses di DPR

Bagi publik, pembahasan melalui prosedur DPR menentukan bagaimana usulan politik itu ditangani dan tahapan kelembagaan apa yang akan ditempuh. Putri tidak menyatakan bahwa usulan tersebut telah disetujui atau bahwa prosesnya sudah mencapai keputusan; ia menyampaikan jumlah anggota PAN yang ikut mengusulkan serta sikap fraksi terhadap mekanismenya.

Putri juga meminta agar dinamika politik tetap berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi. Ia menilai supremasi hukum dan penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan perlu menjadi dasar dalam menyikapi persoalan nasional.

“Pada prinsipnya, kami ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan. Setiap hak konstitusional anggota DPR harus dihormati, dan setiap tahapan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” kata Putri.

Fraksi PAN, kata Putri, akan mencermati perkembangan pembahasan usulan hak menyatakan pendapat dan mengikuti proses kelembagaan di DPR RI. Ia berharap proses tersebut memberi kepastian serta mendukung kehidupan demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

Putri kembali menegaskan, 10 anggota Fraksi PAN ikut dalam usulan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Gibran.