“Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” tutur Mahfud lewat akun @mohmahfudmd.
Mahfud berharap Presiden dan Pimpinan MPR mencermati persoalan waktu ini. “Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” katanya.
Dampak ke jalannya pemerintahan
Pemilihan wapres pengganti menentukan siapa yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto menjalankan sisa masa jabatan. Kursi wapres kosong setelah Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjabat. Kekosongan itu membuat MPR harus menggelar pemilihan berdasarkan dua nama usulan Presiden.
Bagi publik, perdebatan tanggal bukan soal administratif semata. Sidang yang dianggap tidak sah berisiko memunculkan gugatan atas keabsahan hasil pemilihan. Sebaliknya, penundaan terlalu lama memperpanjang kekosongan jabatan wapres di tengah agenda pemerintahan yang padat.
Irawan menegaskan MPR akan mencermati prosedur agar pelaksanaan pemilihan sesuai ketentuan. “Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, “MPR pasti akan memperhatikan secara cermat dan saksama prosedur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.”
Dengan jadwal 9 Desember masih dipegang, rapat gabungan Panitia Ad Hoc menjadi penentu langkah berikutnya. Di sana tafsir 14 hari kerja akan diuji: apakah dihitung dari hari penyerahan nama atau tetap mengikuti kalender sidang yang sudah ditetapkan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah