Sabtu, 21 November 2026 WIB
NASIONAL

Mahfud MD: Pelantikan Wapres 9 Desember Bisa Cacat Hukum

Mahfud MD
Mahfud MD

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memperingatkan risiko hukum dan politik jika sidang paripurna MPR untuk memilih serta melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tetap digelar 9 Desember 2026. Peringatan itu ia sampaikan karena Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menyerahkan dua nama calon wapres kepada MPR hingga tenggat yang ia hitung.

Mahfud menyebut batas waktu pengajuan calon jatuh pada Kamis (19/11/2026) pukul 00.00 WIB. Jika sampai saat itu Presiden belum mengirim dua nama, menurut dia, pelaksanaan sidang pada 9 Desember perlu dipertimbangkan ulang. “Jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (20/11).

Lewat akun X @mohmahfudmd, Mahfud menyoroti akar persoalannya: perbedaan cara menghitung tenggat. UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam waktu 14 hari sebelum sidang MPR. Sementara UU MD3 dan Tata Tertib MPR memakai pengertian hari kerja, bukan hari kalender.

Dua penafsiran itu, kata Mahfud, harus disinkronkan. Jika dibiarkan, penggantian wakil presiden berpotensi memunculkan persoalan hukum maupun politik baru. Ia mengusulkan sidang MPR ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres dari presiden, agar ada kesesuaian antara ketentuan konstitusi dan aturan internal lembaga.

Bagi publik, peringatan ini menyangkut keabsahan pejabat nomor dua di Indonesia. Pelantikan yang dipaksakan tanpa memenuhi syarat waktu bisa digugat secara hukum dan memperpanjang ketidakpastian pemerintahan. Karena itu, semua mata kini tertuju pada langkah Prabowo dan pimpinan MPR dalam beberapa hari ke depan.

Dari sisi politik, Mahfud juga menyebut risiko lain bila jadwal tetap dipaksakan. Namun penekanan utamanya tetap pada soal prosedur: hitungan hari yang berbeda antara konstitusi dan aturan internal MPR. Ia meminta Presiden RI dan pimpinan MPR memperhatikan hal itu secara sungguh-sungguh.

Sejauh ini belum ada keterangan dari Istana maupun pimpinan MPR soal usulan penundaan tersebut. Yang perlu dipantau berikutnya adalah apakah dua nama calon wapres benar-benar diserahkan sebelum tenggat, lalu apakah MPR menyesuaikan jadwal sidang atau tetap bertahan pada 9 Desember 2026.

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi