JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak UMP DKI Jakarta 2027 yang ditetapkan Rp6.136.000. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta merevisi angka itu menjadi Rp6.210.000.
Tuntutan ini datang dari unsur buruh di Dewan Pengupahan. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut selisih usulan Rp74.000 itu penting untuk daya beli pekerja Jakarta.
Penolakan disampaikan Said dalam keterangan resmi pada Jumat (20/11/2026). Ia menyebut kenaikan sekitar Rp407.000 dari UMP sebelumnya belum cukup mengangkat kesejahteraan pekerja.
“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000,” kata Said.
Alasan buruh menolak Rp6,136 juta
Menurut Said, biaya hidup di Jakarta bergerak lebih cepat dari angka kenaikan upah. Kenaikan Rp407.000 disebut tak memadai untuk menopang pengeluaran pekerja sehari-hari.
Ia menilai penentuan upah semestinya bertumpu pada kemampuan pekerja mencukupi kebutuhan hidup. Bukan sekadar menghasilkan angka kompromi di meja perundingan.
“Upah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli,” tegasnya.
Dengan logika itu, Said mendesak gubernur mengembalikan angka ke usulan buruh di Dewan Pengupahan, yaitu Rp6.210.000. Bagi KSPI, angka itu bukan tuntutan muluk, melainkan batas minimal agar pekerja tak tergerus inflasi kota.
Dampak ke pekerja dan pengusaha Jakarta
Bagi sekitar jutaan pekerja di Jakarta, selisih Rp74.000 per bulan bukan angka sepele. Itu setara ongkos transportasi beberapa hari atau belanja bahan pokok untuk sepekan.
UMP menjadi acuan gaji terendah, terutama bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Kenaikan yang kecil akan terasa langsung di slip gaji awal tahun.
Di sisi lain, angka UMP juga menjadi patokan pengusaha menghitung biaya operasional. Revisi ke Rp6.210.000 berarti tambahan beban upah yang harus disiapkan perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah di ibu kota.
Karena itu, penetapan UMP selalu jadi tarik-menarik antara kebutuhan pekerja dan daya tahan dunia usaha. Dewan Pengupahan jadi ajang kedua pihak menakar angka.
Posisi buruh jelas: daya beli harus naik lebih dulu. Tanpa itu, konsumsi rumah tangga di Jakarta ikut melemah dan berimbas ke sektor riil.
Menunggu sikap Gubernur DKI
Said tak berbicara sendiri. Ia membawa nama dua organisasi besar, KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh, yang punya basis massa pekerja di berbagai sektor.
Desakan revisi kini berada di tangan Gubernur DKI Jakarta. Bila permintaan itu ditolak, bukan tidak mungkin penolakan berlanjut ke langkah berikutnya.
Pemerintah pusat sendiri menetapkan batas waktu penetapan UMP paling lambat 21 November 2026. Artinya, keputusan final untuk Jakarta harus segera diambil.
Sebelumnya, UMP DKI Jakarta 2027 sudah ditetapkan Rp6,1 juta. Angka Rp6.136.000 itu yang kini dipermasalahkan buruh.
Selisih antara usulan buruh dan keputusan resmi hanya Rp74.000 per bulan. Tapi bagi pekerja Jakarta, angka itulah yang menentukan isi dapur sepanjang tahun.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah