JAKARTA — Komisi III DPR RI memastikan UU Perampasan Aset tetap bisa memiskinkan koruptor meski tidak memuat ketentuan illicit enrichment, atau peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan cita-cita itu tidak hilang dari undang-undang yang dinantikan selama 18 tahun tersebut.
Penegasan ini sekaligus menjawab kritik yang menilai UU Perampasan Aset kehilangan rohnya. Kritik itu salah satunya datang dari Prof. Mahfud MD yang menyebut roh UU ini hampa. Komisi III DPR mengaku berterima kasih atas semua masukan, termasuk dari akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers.
Asas crime does not pay tetap hidup
Habiburokhman menegaskan jiwa UU Perampasan Aset tidak bergeser dari tujuan awal. “Tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11).
Menurut dia, asas yang menjadi jiwa undang-undang ini adalah kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, atau crime does not pay. Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen.
Habiburokhman menjelaskan, pemulihan aset negara berkali-kali membentur tembok ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Dengan UU ini, dalam keadaan seperti itu aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000 tetap bisa dikejar.
Jangkauan undang-undang ini juga melebar. Selain korupsi, UU Perampasan Aset menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.
Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan, dan berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara.
Alasan illicit enrichment tidak dimuat
Keputusan tidak memuat illicit enrichment, kata Habiburokhman, tidak diambil di ruang hampa. Komisi III setidaknya menggelar 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan beragam unsur masyarakat. Suara yang masuk tidak seragam.
Ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, dan pandangan itu ditimbang sungguh-sungguh. Namun tak sedikit pula akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa yang menyarankan sebaliknya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah