Sabtu, 21 November 2026 WIB
NASIONAL

Skema Guru Swasta Lulus PPPK: Tetap Mengajar di Sekolah Asal, Gaji Dijamin Negara

Guru PPPK dan ruang kelas sekolah swasta di Indonesia
Ruang kelas sekolah dasar. Skema kesejahteraan guru sekolah swasta yang lulus seleksi PPPK masih menunggu rincian

JAKARTA — Pemerintah bersama Komisi X DPR RI mematangkan skema penempatan dan kesejahteraan bagi guru sekolah swasta yang dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Melalui rancangan skema tersebut, guru yang lolos seleksi diarahkan untuk tetap mengajar di sekolah swasta asalnya dengan jaminan kesejahteraan dari negara.

Langkah ini disiapkan untuk mengatasi persoalan klasik dalam rekrutmen PPPK sebelumnya, ketika banyak guru swasta yang lulus seleksi wajib pindah tugas ke sekolah negeri sehingga meninggalkan kekosongan tenaga pendidik di sekolah asal mereka.

Tidak perlu pindah ke sekolah negeri

Dalam pembahasan antara pemerintah dan parlemen, penempatan guru PPPK di satuan pendidikan swasta asal dipandang sebagai solusi agar ekosistem pendidikan swasta tidak terganggu. Guru tetap mengabdi di yayasan atau sekolah tempat mereka mengajar selama ini tanpa harus memutus ikatan pengajaran yang sudah berjalan.

Meski tetap bertugas di sekolah swasta, status kepegawaian mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN) skema PPPK tetap diakui. Dengan demikian, para guru tersebut memperoleh kepastian hukum serta hak penghasilan yang pembiayaannya ditanggung negara melalui APBN maupun mekanisme bantuan operasional yang diselaraskan.

Dorongan pengangkatan penuh waktu dan afirmasi

Selain mengatur penempatan guru swasta, pemerintah dan DPR juga menyoroti penataan status ratusan ribu guru honorer dan PPPK paruh waktu. Parlemen mendorong agar kategori paruh waktu dapat segera bertransisi menjadi PPPK penuh waktu seiring penyiapan alokasi anggaran negara.

Kebijakan rekrutmen ASN guru juga diarahkan untuk memberi ruang afirmasi yang lebih adil bagi tenaga pendidik di sekolah swasta terakreditasi serta guru yang mengabdi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penyelarasan regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus dilakukan agar skema pembiayaan dan penugasan tidak terbentur aturan birokrasi instansi induk.

Bagi para guru swasta yang telah lulus seleksi, kepastian teknis mengenai mekanisme administrasi dan jadwal pencairan hak kesejahteraan kini menunggu penerbitan aturan pelaksana resmi dari kementerian terkait.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanGaya Mengatur Uang Akhir Bulan: Kamu Tipe Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Jadwal CPNS dan Rekrutmen Bersama BUMN 2026: Cara Daftar dan Kanal Resmi