JAKARTA — Komisi III DPR RI memastikan UU Perampasan Aset tetap bisa memiskinkan koruptor meski tidak memuat ketentuan illicit enrichment, atau peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan cita-cita itu tidak hilang dari undang-undang yang dinantikan selama 18 tahun tersebut.
Penegasan ini sekaligus menjawab kritik yang menilai UU Perampasan Aset kehilangan rohnya. Kritik itu salah satunya datang dari Prof. Mahfud MD yang menyebut roh UU ini hampa. Komisi III DPR mengaku berterima kasih atas semua masukan, termasuk dari akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers.
Asas crime does not pay tetap hidup
Habiburokhman menegaskan jiwa UU Perampasan Aset tidak bergeser dari tujuan awal. “Tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11).
Menurut dia, asas yang menjadi jiwa undang-undang ini adalah kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, atau crime does not pay. Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen.
Habiburokhman menjelaskan, pemulihan aset negara berkali-kali membentur tembok ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Dengan UU ini, dalam keadaan seperti itu aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000 tetap bisa dikejar.
Jangkauan undang-undang ini juga melebar. Selain korupsi, UU Perampasan Aset menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.
Ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan, dan berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara.
Alasan illicit enrichment tidak dimuat
Keputusan tidak memuat illicit enrichment, kata Habiburokhman, tidak diambil di ruang hampa. Komisi III setidaknya menggelar 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan beragam unsur masyarakat. Suara yang masuk tidak seragam.
Ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, dan pandangan itu ditimbang sungguh-sungguh. Namun tak sedikit pula akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa yang menyarankan sebaliknya.
Salah satunya pendapat Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III pada 26 Oktober 2026. Ia mengusulkan illicit enrichment tidak diatur di dalam UU Perampasan Aset.
Hal serupa disuarakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK), serta Indonesia Millennials Center (IMC).
Dari kalangan mahasiswa, Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) menyampaikan pandangan serupa.
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pun menegaskan perampasan aset harus menjadi pelengkap bagi perkara pidana. Illicit enrichment dan Unexplained Wealth Order tidak boleh dijadikan teknik pembuktian dalam perampasan aset, sebab aset tindak pidana pada prinsipnya harus dibuktikan dalam perkara pidana.
Habiburokhman menambahkan, pertimbangan itu berangkat dari watak undang-undang ini sendiri. UU Perampasan Aset adalah hukum acara yang mengatur hal administratif, yakni bagaimana aset ditelusuri, diblokir, disita, dirampas, dikelola, lalu dikembalikan.
Sementara menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, adalah urusan hukum pidana materiil. Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas.
Soal pidana mati, Habiburokhman menegaskan itu bukan kriminalisasi baru. Norma tersebut sudah lama hidup dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kehadirannya di UU Perampasan Aset sekadar menegaskan pasal tersebut, bukan membentuk delik.
Hak asasi dan pelajaran dari Italia
Dalam UU itu juga diatur soal hak asasi. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28H ayat (4) melarang hak milik pribadi diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
“Seseorang yang kesulitan menjelaskan asal-usul hartanya secara administratif belum tentu memperoleh harta itu dari kejahatan. Negara yang kuat bukanlah negara yang mudah merampas, melainkan negara yang merampas dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang adil,” ucap Habiburokhman.
Dia juga mengingatkan agar tidak terbuka celah bagi oknum menyalahgunakan kewenangan. Di berbagai negara, perampasan aset kerap disalahgunakan. Habiburokhman mencontohkan Italia.
Negeri itu tidak mengenal illicit enrichment sebagai delik, tetapi memiliki perampasan preventif dalam Kode Antimafia (Decreto Legislativo No. 159/2011) dan perampasan yang diperluas dalam Pasal 240-bis Codice Penale. Keduanya memperhitungkan ketidakseimbangan antara kekayaan dan penghasilan sah.
Pada 25 September 2025, European Court of Human Rights memutus perkara Isaia and Others v. Italy (Application nos. 36551/22, 36926/22, dan 37907/22). Pengadilan HAM Eropa itu menilai ketidaksesuaian antara penghasilan dan kekayaan semata tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa aset berasal dari kejahatan.
Bagi DPR, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem). Dengan 87 rapat yang sudah digelar, Komisi III DPR menegaskan UU Perampasan Aset tetap berpijak pada asas crime does not pay, walau tanpa illicit enrichment.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah