JAKARTA — Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membela keputusan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Menurut dia, negara tetap bisa merampas aset koruptor bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 meski tanpa putusan pidana.
Bagi publik yang selama ini menunggu gebrakan pemberantasan korupsi, penjelasan itu jadi kunci untuk menilai apakah undang-undang yang baru disahkan benar-benar bisa memiskinkan koruptor atau justru melunak.
Sikap itu disampaikan Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026). Dia mengakui kritik datang deras setelah DPR mengesahkan undang-undang tersebut, yang juga menyasar tindak pidana lain selain korupsi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada perlakuan tebang pilih. Prof. Dr. Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Sebagian besar kritik bermuara pada satu soal yang sama: ketentuan illicit enrichment tidak dimuat.
Bantahan soal pemiskinan koruptor
Habiburokhman menegaskan tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor. Asas yang menjadi jiwa undang-undang ini, katanya, tidak bergeser: kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, atau crime does not pay.
“Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana,” ujarnya.
Jalur kedua inilah yang menurut dia selama ini absen. Pemulihan aset negara kerap membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Dalam keadaan seperti itu, aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 tetap bisa dikejar.
Jangkauan undang-undang ini juga melebar. Selain korupsi, aturan menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan perekonomian masyarakat luas.
Soal pidana mati, dia menegaskan ancaman itu tetap ditegaskan dalam keadaan tertentu. Semua ketentuan berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara.
“Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem),” kata Habiburokhman.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah