JAKARTA — Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membela keputusan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Menurut dia, negara tetap bisa merampas aset koruptor bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 meski tanpa putusan pidana.
Bagi publik yang selama ini menunggu gebrakan pemberantasan korupsi, penjelasan itu jadi kunci untuk menilai apakah undang-undang yang baru disahkan benar-benar bisa memiskinkan koruptor atau justru melunak.
Sikap itu disampaikan Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026). Dia mengakui kritik datang deras setelah DPR mengesahkan undang-undang tersebut, yang juga menyasar tindak pidana lain selain korupsi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada perlakuan tebang pilih. Prof. Dr. Mahfud MD menyebut roh undang-undang ini hampa. Sebagian besar kritik bermuara pada satu soal yang sama: ketentuan illicit enrichment tidak dimuat.
Bantahan soal pemiskinan koruptor
Habiburokhman menegaskan tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor. Asas yang menjadi jiwa undang-undang ini, katanya, tidak bergeser: kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya, atau crime does not pay.
“Asas itu hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana,” ujarnya.
Jalur kedua inilah yang menurut dia selama ini absen. Pemulihan aset negara kerap membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Dalam keadaan seperti itu, aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 tetap bisa dikejar.
Jangkauan undang-undang ini juga melebar. Selain korupsi, aturan menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan perekonomian masyarakat luas.
Soal pidana mati, dia menegaskan ancaman itu tetap ditegaskan dalam keadaan tertentu. Semua ketentuan berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara.
“Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem),” kata Habiburokhman.
87 rapat dan suara yang tak seragam
Keputusan itu, lanjut dia, tidak diambil di ruang hampa. Komisi III menggelar sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai unsur masyarakat.
Hasilnya, suara yang masuk tidak seragam. Ada yang mendesak illicit enrichment dimuat, dan pandangan itu ditimbang sungguh-sungguh. Tapi tak sedikit pula akademisi, organisasi advokat, dan mahasiswa yang menyarankan sebaliknya.
Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Said Karim, menyampaikannya tanpa tedeng aling-aling dalam RDPU Komisi III pada 26 Oktober 2026. “Saya mengusulkan ketentuan Illicit Enrichment tidak diatur dalam RUU Perampasan Aset,” katanya, seperti dikutip Habiburokhman.
Pandangan serupa datang dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki), Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK), serta Indonesia Millennials Center (IMC).
Dari kalangan mahasiswa, Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) meminta pengaturan illicit enrichment dipisahkan dari hukum acara perampasan aset. Forum Mahasiswa Lintas Kampus (FMLK) menilai pengadopsian ketentuan itu bukan kewajiban, melainkan pilihan yang bisa disesuaikan dengan sistem hukum nasional.
Peringatan juga datang dari Kejaksaan. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) menegaskan perampasan aset harus menjadi pelengkap perkara pidana. Illicit enrichment dan Unexplained Wealth Order tidak boleh dijadikan teknik pembuktian dalam perampasan aset, sebab aset tindak pidana pada prinsipnya harus dibuktikan dalam perkara pidana.
Soal hukum acara dan asas legalitas
Habiburokhman menjelaskan UU Perampasan Aset merupakan hukum acara yang mengatur proses administratif. Mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset.
Menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, menurut dia adalah urusan hukum pidana materiil. Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga asas legalitas.
Dia juga menjawab soal norma pidana mati yang ikut ditegaskan. Itu bukan kriminalisasi baru. Norma tersebut sudah lama hidup dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
“Kehadirannya di sini sekadar menegaskan, bukan membentuk delik,” imbuhnya.
Pada bagian lain, Habiburokhman menyorot soal hak asasi. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28H ayat (4) melarang hak milik pribadi diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Seseorang yang kesulitan menjelaskan asal-usul hartanya secara administratif, kata dia, belum tentu memperoleh harta itu dari kejahatan. Negara yang kuat bukanlah negara yang mudah merampas, melainkan negara yang merampas dengan alasan yang sah dan melalui prosedur yang adil.
Dampaknya langsung terasa bagi dua pihak. Warga yang menjadi korban korupsi mendapat jalur baru untuk mengejar aset negara meski perkara pidana mandek. Sementara pejabat dan penyelenggara negara kini menghadapi risiko asetnya dirampas lewat jalur perdata tanpa menunggu vonis pidana.
Yang belum tuntas: aturan turunan dan kesiapan lembaga pelaksana. Sebab tanpa itu, janji merampas aset Rp1.000.000.000,00 ke atas hanya berhenti sebagai kalimat di atas kertas.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah