Kamis, 19 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

RUU Perampasan Aset Disahkan di Paripurna, Habiburokhman Sebut Penantian 18 Tahun

RUU Perampasan Aset Disahkan di Paripurna, Habiburokhman Sebut Penantian 18
RUU Perampasan Aset Disahkan di Paripurna, Habiburokhman Sebut Penantian 18

JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU ini sebagai penantian rakyat selama 18 tahun.

Sidang paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.30 WIB. RUU ini menjadi undang-undang yang mengatur perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Terima kasih ke Dasco

Habiburokhman menyampaikan apresiasi khusus kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai mengawal ketat proses legislasi RUU tersebut sejak awal.

“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” kata Habiburokhman kepada wartawan.

Ia menceritakan Dasco sudah meminta Komisi III DPR bergerak cepat memproses RUU Perampasan Aset sejak Agustus 2025. Permintaan itu disampaikan saat Dasco memanggil pimpinan Komisi III DPR.

“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” ujar Habiburokhman.

Dasco juga meminta Komisi III DPR tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU di tengah masa reses. Ia bahkan memimpin langsung pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR pada Rabu (18/11).

“Beliau meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR,” kata Habiburokhman.

Semua fraksi setuju

Kesepakatan membawa RUU Perampasan Aset ke paripurna diambil dalam rapat pengambilan tingkat I yang digelar Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11). Seluruh fraksi menyatakan setuju.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta Sari Yuliati. Hadir juga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana.

Dari pihak pemerintah hadir Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kemenkeu dan KemenPAN-RB.

Halaman:12Semua Halaman

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →