JAKARTA — Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU ini sebagai penantian rakyat selama 18 tahun.
Sidang paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.30 WIB. RUU ini menjadi undang-undang yang mengatur perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Terima kasih ke Dasco
Habiburokhman menyampaikan apresiasi khusus kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai mengawal ketat proses legislasi RUU tersebut sejak awal.
“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” kata Habiburokhman kepada wartawan.
Ia menceritakan Dasco sudah meminta Komisi III DPR bergerak cepat memproses RUU Perampasan Aset sejak Agustus 2025. Permintaan itu disampaikan saat Dasco memanggil pimpinan Komisi III DPR.
“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” ujar Habiburokhman.
Dasco juga meminta Komisi III DPR tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU di tengah masa reses. Ia bahkan memimpin langsung pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR pada Rabu (18/11).
“Beliau meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR,” kata Habiburokhman.
Semua fraksi setuju
Kesepakatan membawa RUU Perampasan Aset ke paripurna diambil dalam rapat pengambilan tingkat I yang digelar Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11). Seluruh fraksi menyatakan setuju.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta Sari Yuliati. Hadir juga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Dari pihak pemerintah hadir Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kemenkeu dan KemenPAN-RB.
Alasan pemerintah setuju
Wamenkum Eddy Hiariej mengatakan pemerintah menyetujui RUU Perampasan Aset dibawa ke paripurna. Pemerintah menilai perampasan aset menjadi bagian penting dalam menghadapi tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
“Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujar Eddy.
Pengesahan ini menjadi babak baru dalam penanganan korupsi di Indonesia. Selama ini, penindakan terhadap pelaku korupsi kerap berhenti pada hukuman pidana tanpa menyentuh aset yang diduga hasil kejahatan.
Kehadiran UU Perampasan Aset memberi dasar hukum bagi negara untuk merampas aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Aturan ini juga menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri dan menyita kekayaan yang berasal dari kejahatan.
Bagi masyarakat, pengesahan RUU ini menjadi harapan agar uang negara yang dikorupsi bisa kembali. Namun, efektivitasnya bergantung pada implementasi dan kesiapan lembaga penegak hukum setelah UU berlaku.
“Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” ujar Habiburokhman.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah