JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Politikus PKS itu menyebut aturan tersebut sudah ditunggu sekitar 18 tahun.
Persetujuan itu disampaikan Nasir kepada wartawan, Kamis (18/11/2026), sehari setelah Komisi III DPR dan pemerintah menuntaskan pengambilan keputusan tingkat I atas RUU tersebut.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir.
Dengan sikap itu, seluruh fraksi di DPR kini berada di barisan yang sama. Tak ada penolakan tersisa menjelang pengesahan di paripurna.
Ditunggu sejak lama
Nasir menegaskan komitmen fraksinya bukan sekadar formalitas di ruang rapat. Menurut dia, dukungan itu harus dibuktikan lewat penyelesaian seluruh proses legislasi sampai titik akhir, yaitu pengesahan.
Ia berharap harapan masyarakat terhadap hadirnya instrumen hukum perampasan aset tidak kembali tertunda. Sebab, rancangan aturan ini sudah lama bergulir tanpa ujung.
“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujar Nasir.
Ia lantas menyebut usia pembahasan RUU ini sudah mencapai sekitar 18 tahun. Angka itu menjadi penanda betapa panjang jalan aturan perampasan aset sebelum akhirnya sampai ke ambang pengesahan.
“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” sambungnya.
Apresiasi untuk pengawal pembahasan
Nasir juga memberi apresiasi kepada pakar, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat yang menyumbang masukan selama pembahasan. Kerja pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, hingga insan pers yang terus mengawal proses itu ikut disebutnya.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah